Hubungan Kemiskinan dengan Ekonomi Kelembagaan Baru
Bagaimanakah hubungan antara Kemiskinan dengan Ekonomika Kelembagaan Baru? Apakah ada “resep” khusus dari Ekonomika Kelembagaan Baru untuk menghilangkan dan atau mengurangi kemiskinan di negara-negara sedang berkembang? Bagaimana penerapannya di Daerah Kabupaten / Kota?
Ini adalah pertanyaan penting saat kita mempelajari Ekonomika Kelembagaan Baru. Dapat disebutkan bahwa pemahaman kita terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan indikasi keberhasilan kita dalam mempelajari Ekonomika Kelembagaan Baru.
Karenanya, kami mengundang seluruh pihak yang berminat terhadap Ekonomika Kelembagaan Baru untuk berdiskusi secara online di icnie.org ini. Pendekatan yang kita gunakan dalam diskusi ini adalah curah gagasan (brainstorming) difokuskan pada hubungan antara Kemiskinan dengan Ekonomika Kelembagaan Baru.
Ide topik diskusi ini berasal dari Abdiel S. Amazihono, MEP-UGM Angk.37. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:
Selamat siang pak. Saya ingin menanyakan:
1. Apa hubungan kemiskinan dengan ekonomi kelembagaan baru?
2. Apakah dengan mempelajari ekonomi kelembagaan baru bisa memecahkan maslah kemiskinan?
Terima kasih.
Abdiel S. Amazihono
Trimester II
MEP-UGM Angk.37
Hubungan kemiskinan dengan kelembgaan baru menurut saya sagat erat, karena lembaga ekonomi yg lama itu dibuat bkn utk pemberdayaan tetapi malah cendrung untuk pemanjaan, sehingga byk masyrakat yg mulanya tidak miskin mengaku miskin krn ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.
namun dlm membuat lembaga baru jg hrs diperhatikan bagaimana penanganan dan follow-up dari program y tlh di telurkan tidak hy sekedar program diatas kertas tpi mampu menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat kelas bawah.
Edisi Revisi
Selamat siang pak! Saya senang bisa ketemu website ICNIE, yang bagi saya dapat bermanfaat sebagai wadah untuk bisa berkomunikasi tentang ekonomi kelembagaan.
Pada kesempatan ini saya ingin angkat suatu masalah,yang mungkin tidak relevan dengan topik2 di atas namun masih dalam ranah ekonomi kelembagaan. Yaitu berkaitan dengan perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang biasa dilaksanakan setiap tahun, mulai dari bawah (Bottom up), yang selama masa Orde Baru lebih didominasi oleh paradigma perencanaan dari atas ke bawah (Top down).
Meskipun perencanaan dari bawah (Bottom up) merupakan suatu sistem perencanaan yang dianggap lebih baik karena secara lansung melibatkan masyarakat di tingkat bawah dalam proses pembangunan, namun sayangnya masyarakat tidak banyak diberi ruang (dilibatkan) dalam proses selanjutnya yaitu mengawasi implementasi perencanaan serta evalusi perencanaan itu sendiri.
Setelah saya amati, ternyata untuk proses perencanaan telah diciptakan mekanismenya atau aturan main (role of the game), yang memungkinkan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat yaitu melalui mekanisme tahunan yang dikenal dengan musrenbag. Sementara, keterlibatan masyarakat secara langsung ditingkat implementasi dan evaluasi memang belum ada mekanismenya atau aturan main (rule of the game).
Hal ini, menurut saya mungkin merupakan salah satu penyebab terpuruknya bangsa ini, karena kurangnya kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan setidaknya pada tahap yang sangat krusial seperti implementasi perencanaan karena pada tingkat ini pemanfaatan sumber daya (dana/ anggaran) sementara bersentuhan langsung dengan berbagai perilaku penyalahgunaan dana untuk kepentingan memperkaya diri/ pribadi.
Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah : apakah peran serta masyarakat secara langsung dalam implementasi serta evaluasi bisa ditingkatkan melalui de-regulasi sehingga memungkinkan adanya ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam meng-kawal seluruh proses pembangunan (seutuhnya), mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi.
Memang selama ini rakyat telah turut melakukan kontrol lewat wakil-wakilnya di legislatif, namun nampaknya belum cukup, karena proses pembangunan memiliki cakupan yang sangat luas yang tidak bisa hanya dikontrol oleh segelintir orang (DPR/D).
Terima kasih sebelumnya atas pandangan ataupun komentar bapak atas masalah ini, dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam pendapat saya.
Materi pada Laporan Bank Dunia 2009 yang berjudul “Building Institutions for Markets” juga sangat cocok untuk mengetahui hubungan antara Hubungan Kemiskinan dengan Ekonomi Kelembagaan Baru.
Institusi yang tepat dapat membuat sistem pasar (market) berlangsung (bekerja) lebih baik sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, yang berikutnya akan menentukan peningkatan taraf hidup di masyarakat.
Siplah. Laporan itu baik untuk di download dan baik pula untuk di baca. Lumayan buku gratis
Artikel terbaru dari rusmanik : Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008