Home > Diskusi > Evaluasi Keragaan Implementasi ABK dari Sudut Pandang Ekonomika Kelembagaan Baru

Evaluasi Keragaan Implementasi ABK dari Sudut Pandang Ekonomika Kelembagaan Baru

February 10th, 2009 humas Leave a comment Go to comments

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan salah satu komponen dasar dalam strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Bayangkan kondisi yang akan terjadi bila anggaran di Pemda dihabiskan tanpa harus ada kinerja yang dihasilkannya. Bayangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari masyarakat. Bayangkan juga dampak negatifnya bagi para pegawai Pemda, khususnya pada aspek kebermaknaan hidup pegawai.

Banyak analisis yang telah mengungkap keragaan implementasi ABK dalam peningkatan kinerja Pemda. Tetapi, sepanjang yang kita ketahui, analisis difokuskan pada aspek teknis di seputar teknik penganggaran di tingkat SKPD. Analisis dari sudut pandang Ekonomika Kelembagaan masih belum banyak.

Karenanya, tema atau topik yang akan kita diskusikan adalah evaluasi keragaan implementasi ABK dari sudut pandang Ekonomika Kelembagaan Baru. Tema diskusi ini terinspirasi dari komentar saudari Nenen Suryati yang disampaikan pada 5 Februari 2009.

Comment by nenen suryati
2009-02-05 08:30:05

Pak saya mau tanya mengenai anggaran berbasis kinerja, bagaimana hubungannya dengan ekonomi kelembagaan,apa ada peran ekonomi kelembagaan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja?

Pertanyaan ini ditujukan secara terbuka di media yang terbuka. Karenanya, pertanyaan ini dapat dijawab oleh kita untuk semua pengunjung. Dengan hormat kami mengundang seluruh peminat Ekonomika Kelembagaan untuk ikut serta dalam lokakarya online ini. Bila ada waktu dan sedang berkunjung, mohon menyampaikan ide, pendapat dan gagasannya.

Atas perhatian, waktu serta ide, pendapat dan gagasannya kami pengelola icnie.org menyampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya.

Categories: Diskusi Tags: , ,
  1. robby novaldi
    February 28th, 2009 at 09:25 | #1

    Benar sekali apa yang dikatakan mbak nenen, bahwa semua tolok ukur itu sudah ada dalam RASK yang natinya akan menjadi DASK, yang menjadi permasalahan adalah proses perumusan indikator input, output, maupun outcome nya yang menjadi catatan.

    Nah dalam penyusunan inilah perlu yang dikatakan 3E sebagaimana dikatakan pak rusmanik. Apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan input yang yang kita keluarkan. Yang tidak kalah penting adalah outcomenya karena Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran(output) suatu kegiatan.

    Kemudian untuk masalah anggaran yang tidak berpihak kepada mayarakat, itu adalah menyangkut proses penjaringan aspirasi yang dilakukan melalui musrenbang. Hanya saja perlu kita ketahui tidak sepenuhnya semua aspirasi masyarakat kita realisasikan langsung, itu semua tergantung dengan jumlah APBD masing-masing deaerah. Makanya dalam forum musrenbang nantinya akan ada skala prioritas pembangunan.

    Setelah musrenbang ini nantinya akan ada forum SKPD guna menggabungkan aspirasi masyarakat dari musrenbang dengan RPJM ataupun Renstra SKPD.

    Mengenai kinerja pemerintah daerah, itu sudah dituangkan dalam bentuk LAKIP/LKKIP yang buat setiap tahunnya. Hanya saja LKKIP ini hanya penilaian kinerja kegiatan pemerintah. Untuk kinerja individual PNS memang susah sekali untuk di ukur.

    Selama ini kinerja PNS hanya dinilai melalui DP3 dan ini semua masih dipengaruhi menthal model atasan. Makanya sekarang perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai penilaian kinerja PNS di Indonesia apakah sistem DP3 ini masih bisa dipertahankan atau harus dikoreksi.

  2. nenen suryati
    February 27th, 2009 at 07:30 | #2

    Untuk Pak Rusmanik, saya sepakat dengan prinsip 3 E dalam perencanaan agar terwujud ABK. Tetapi bagaimana Kita mengukur anggaran yang diajukan SKPD menampakkan realitas ABK, mungkin salah satunya mengukur program yang diajukan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebuah SKPD atau membedah antara belanja pembangunan dengan rutin yang ada, kalau besar rutin dari pembangunan tentu saja dana yang ada untuk kegiatan pegawai.

    Contoh di Dinas Perindagkop, setiap tahun ada pelatihan menjahit dan bordir. Harusnya untuk sekian tahun sudah diganti program pelatihan dengan pemberian modal bagi yang pernah dididik. Atau arah semua kegiatan memang difokuskan bagi pengembangan masyarakat dalam arti luas

  3. February 26th, 2009 at 23:42 | #3

    Dari diskusi ini sudah ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai draft kesimpulan tentang implementasi ABK.

    Paling tidak, faktor penentu keberhasilan implementasi ABK adalah:

    1. Faktor kemauan atau (political) will dari pemimpin, yang terdiri dari KDH, TAPD, dan Ka SKPD.

    Menurut beberapa pihak, eksistensi faktor kemauan atau (political) will dari pemimpin ini dapat menjadi penutup bagi masalah ketidakjelasan dan atau ketidaklengkapan aturan main tentang ABK.

    2. Faktor kemampuan dalam perencanaan (program dan kegiatan).

    Kelihatannya sangat aman untuk mengatakan bahwa: semakin baik kemampuan dalam perencanaannya, semakin baik pula kinerja implementasi ABK.

    Dalam konteks kemampuan perencanaan ini, kondisi yang kita harapkan adalah bahwa SKPD mampu menyusun program dan kegiatan yang 3E. Tidak hanya aspek ekonomis dan efisiensi, tetapi juga aspek efektifitas.

    Maksudnya, pada saat perencanaan kita harus sudah yakin bahwa pilihan program dan kegiatan yang diusulkan adalah pilihan yang 3E.

    3. Faktor kelengkapan instrumen implementasi ABK, yang paling tidak terdiri dari:
    a. ASB (Analisis Standar Belanja),
    b. SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa),
    c. SPM (Standar Pelayanan Minimal),
    d. Ketetapan tentang Arah Kebijakan Anggaran serta fokus (prioritas) anggaran yang berkualitas (hasil kajian TAPD),
    e. Daftar periksa valuasi usulan program dan kegiatan, serta
    f. Mekanisme dan prosedur perencanaan tahunan yang baik serta dilaksanakan secara disiplin.

    Saya sangat tertarik dengan hal yang disebut pada huruf d. Pada saat tidak ada kejelasan tentang arah kebijakan anggaran serta prioritas, maka usulan SKPD cenderung tidak fokus ke satu titik arah tertentu.

    4. Faktor insentif dan disinsentif.

    Kelihatannya ini merupakan faktor yang sangat penting. Tetapi kapankah reformasi atas sistem insentif dan disinsentif ini?

    Harapan terhadap reformasi terhadapnya relatif rendah. Dalam waktu yang sangat pendek ke depan, reformasi terhadap sistem insentif dan disinsentif belum tentu terjadi.

    Oleh karenanya, untuk menutup lubang masalah ini, kita sangat berharap pada faktor 1 hingga faktor 3 di atas.

    5. Faktor kemampuan dalam menyusun strategi implementasi kegiatan dalam RKA.

    Rencana yang tepat harus pula dilaksanakan secara tepat. Dalam kenyataan, SKPD seringkali kesulitan dalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam RKA.

    Informasi komponen kegiatan dalam RKA sangat umum. Hanya berisi indikator dan targetnya serta komponen-komponen belanja.

    Isian di formulir RKA 2.2.1, tidak berisi informasi tentang tahap-tahap pelaksanaan. Selain itu, walaupun berisi informasi kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, dan lokasi pelaksanaan, tetapi arti penting dari semua informasi yang terakhir ini seringkali tidak dimengerti oleh SKPD.

    Akibatnya, sangat sering terjadi bahwa target output dan outcome tidak dapat diwujudkan hanya karena ketidaktepatan cara pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

    6. Faktor MONEV Implementasi Program dan Kegiatan, baik pada tingkat Daerah secara keseluruhan maupun pada tingkat SKPD.

    Tanpa monev, kita tidak yakin bila:
    a. program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat syarat.
    b. perlu tidaknya meneruskan kegiatan yang bersangkutan.
    c. pelaksanaan program dan kegiatan sudah dapat mewujudkan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Akibatnya, banyak kegiatan inovatif dan bagus serta telah pula dilaksanakan, tetapi gagal mewujudkan targetnya.

    Hal yang lebih parah adalah bahwa karena monev yang lemah banyak kegiatan bagus yang dilaksanakan secara asal-asalan dan atau tidak ditindaklanjuti secara memadai.

    Ada yang lainkah? Mohon ditambah sehingga lengkap sedemikian rupa. Terima kasih

Comment pages
1 2 3 78
  1. No trackbacks yet.