Home > Artikel > Ombudsman

Ombudsman

AB Susanto, Managing Partner The Jakarta Consulting Group, pemerhati di bidang organisasi dan manajemen.

ombudsmanBEBERAPA waktu lalu terbetik berita mengenai keharusan bagi bank untuk memiliki Direktur Kepatutan (Compliance Director), yang mengawasi agar jalannya bank tidak salah arah dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga uang masyarakat dapat terjaga keamanannya.

Saya teringat sebuah jabatan dalam pemerintahan negara-negara yang telah berkembang sistem demokrasinya yang disebut ombudsman.

Walaupun berawal dari organisai pemerintahan, tetapi juga sudah diadopsi oleh dunia bisnis. Beberapa perusahaan besar seperti General Electric dan Xerox juga memilikinya.

Istilah ombudsman, berasal dari kosa kata Swedia yang arti harafiahnya agen, dan makna kontekstualnya adalah seorang public officer yang mempunyai tugas untuk menangani keluhan masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

Secara ideal ombudsman bertindak sebagai “pengacara” bagi masyarakat, yang biasanya bertindak atas keluhan dan pengaduan masyarakat. Namun juga dapat bertindak secara pro-aktif terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat.

Ombudsman pertama kali muncul di Swedia pada tahun 1809, yang mensyaratkan bagi orang yang akan menduduki jabatan ini agar mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang hukum serta memiliki integritas diri yang tinggi. Di Swedia, ombudsman dipilih oleh parlemen dalam masa jabatan empat tahun. Beberapa negara yang kemudian memiliki ombudsman adalah Finlandia, Denmark, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris.

Beberapa negara bagian di AS juga mempunyai pengalaman dengan ombudsman, misalnya Hawaii dan Nebraska, bahkan wilayah yang lebih kecil seperti Nassau County di New York juga memilikinya. Di bagian komersial pemerintah negara bagian juga memiliki sebuah Ombudsman of Business, yang tugasnya menangani keluhan, saran, dan permintaan dari masyarakat bisnis dalam berhubungan dengan kantor pemerintah.

OMBUDSMAN melalui pendekatan yang independen, obyektif, dan selalu melakukan investigasi yang fair, akan memampung keluhan dan pengaduan yang berkaitan pemerintahan dan layanan publik. Ombudsman dapat berperan sebagai ‘auditor’ bagi layanan publik. Keberadaannya merupakan langkah awal untuk menegakkan “budaya layanan publik” di kalangan pemerintahan kita. Sehingga pegawai pemerintah menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat (civil servant), dan bukan sebaliknya. Diharapkan dengan kehadiran ombudsman ini, setapak demi setapak terbentuk jajaran pegawai pemerintah yang berdedikasi, memiliki komitmen yang tinggi, mempunyai akutabilitas (accountability), keterbukaan terhadap masukan dari masyarakat luas, dan profesionalisme yang tinggi.

Pendek kata ombudsman diharapkan membuat birokrasi lebih menampakkan wajah humanis. Birokrasi yang besar akan menyebabkan tangga hirarki yang sangat tinggi. Birokrasi menjadi kaku, dan cenderung kehilangan kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitarnya, dan digerakkan oleh power of hierarchy.

Ombudsman dapat berperan sebagai titik singgung antara organisasi besar yang bernama birokrasi dengan publik yang dilayaninya. Ombudsman akan menerima dan memproses umpan balik dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada organisasi. Informasi yang disampaikan kepada birokrasi, bersifat mengikat, karena berupa rekomendasi yang dilandasi oleh tatanan yurisdiksi. Jadi peran ombudsman bukan hanya sekadar “telinga” birokrasi, tetapi juga memberi “petunjuk” kepada birokrasi.

PERAN mekanisme kontrol yang dilakukan oleh ombudsman akan berjalan dengan semestinya, jika masyarakat luas mengetahui dan meyakini bahwa mereka dapat menjalankan perannya dengan baik. Dengan kata lain masyarakat bersedia untuk memanfaatkan “jasa” mereka.

Untuk menumbuhkan kepercayaan ini, terdapat nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh ombudsman. Di antaranya harus menjaga obyektivitas dan netralitas dalam investigasinya, mudah ‘dijangkau’ oleh publik, akuntabilitas yang tinggi, berdedikasi, serta dapat bekerja serasi dengan masyarakat maupun pemerintah.

Di sisi yang lain masyarakat akan mempercayai mereka, dan mereka juga dapat berperan dengan baik, jika peran mereka diterima dan “diindahkan” oleh para penyelenggara pemerintahan. Jika rekomendasi dari ombudsman tidak ada tindak lanjutnya, maka kepercayaan masyarakat akan menipis, dan menyurutkan keberadaannya. Melihat beratnya tugas yang akan dipikul, seseorang yang akan diangkat sebagai ombudsman harus memiliki integritas moral yang tinggi, yang telah teruji dalam kiprahnya dalam masyarakat luas selama ini. Karena, kredibilitas lembaga yang dipimpinnya akan sangat tergantung kepada kredibilitas personal pemangku jabatannya.

Selain itu harus didukung oleh standar kepatutan yang ditaati oleh pemangku jabatan. Pembakuan prosedur dalam pengambilan keputusan harus dibuat, terutama yang berkaitan dengan:

  1. Bagaimana keputusan itu dibuat,
  2. Mengapa keputusan itu dianggap penting,
  3. Bagaimana dampak keputusan itu,
  4. Informasi-informasi apakah yang harus dipenuhi, serta kriterianya dalam pengambilan keputusan,
  5. Peraturan, prosedur, dan persyaratan apa yang harus dilalui untuk sampai pada suatu keputusan.

TERDAPAT dua “jasa” utama yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Pertama, investigasi berkaitan dengan pengaduan mengenai “penyimpangan” administratif (maladministration), seperti inefisiensi, tindakan atau prosedur yang tidak dapat diterima, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap tidak patut. Kedua, bertindak sebagai mediasi terhadap pengaduan-pengaduan yang esensinya bukan diakibatkan oleh ‘penyimpangan’ administrasi yang serius, dengan menerapkan alternative dispute resolution method.

Kedua “jasa” utama ini diharapkan dapat menunjang perannya untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan sektor publik, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, menjaga hak asasi manusia, ‘meluruskan’ oknum-oknum yang menyimpang, dan juga menyingkap fakta-fakta jika ternyata pegawai pemerintah mendapat tuduhan yang tidak semestinya.

Selain itu sebagai organisasi baru dalam masyarakat, dapat ditambahkan dua “jasa” tambahan berkaitan dengan sosialisasi keberadaan ombudsman. Pertama, adalah penyediaan informasi berkaitan dengan peran, fungsi, yurisdiksi, serta layanan yang dapat diberikan oleh ombudsman.

Kedua, berkaitan dengan informasi dan pendidikan mengenai bagaimana memanfaatkan “jasa” ombudsman serta cara kerja dan prosedur yang harus ditempuh oleh ombudsman untuk sampai kepada sebuah keputusan.

Ombudsman merupakan salah satu pilar demokrasi yang patut untuk dipertimbangkan dalam wacana untuk memperbaiki diri bagi organisasi pemerintahan kita, khususnya menampung mekanisme kontrol sosial oleh masyarakat. Ombudsman akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengontrol, sekaligus meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dalam pemerintahan. Dan tentu saja akan menjadi jembatan menuju birokrasi yang lebih profesional.

Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur mengindikasikan tentang pentingnya keberadaan institusi semacam ombudsman ini. Jika hal ini direalisasi merupakan langkah maju bagi kehidupan kita dalam bernegara.

Dalam realisasinya perlu dipikirkan mengenai wadah yang tepat, karena kedudukannya harus berada “di luar” pemerintahan untuk menjaga netralitasnya. Apakah berbentuk komisi, dewan atau lembaga, serta perlu dipikirkan pula bagaimana kedudukannya dalam struktur kelembagaan negara. Dan yang juga sangat penting adalah memilih pemangku jabatan yang tepat, seorang tokoh yang diakui integritasnya oleh masyarakat luas.

  1. June 11th, 2009 at 14:21 | #1

    Terima kasih. Artikel ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan. Belakangan ini memang ada iklan di media massa mengenai Ombudsman di Indonesia. Namun menurut saya, masyarakat sendiri kurang memahami apa dan bagaimana Ombudsman bekerja.

    Artikel terbaru dari Maisya Farhati : Ssstt…Rahasia!

  2. Rd. Ervin Otavan
    May 21st, 2009 at 12:55 | #2

    kembali lagi kepada masalah kelembagaan, bahwa kualitas kelembagaan didukung oleh banyak pihak yang memiliki andil dalam sebuah organisasi kelembagaan. dukungan terhadap kemajuan dengan adanya ombudsman menurut saya seharusnya juga didukung dengan dukungan demi tercapainya kualitas kelembagaan lainnya yang pada akhirnya akan memunculkan situasi birokrasi yang baik antara agent dan principalnya.

    Terima Kasih

    Mahasiswa S1 FEB UGM
    Ilmu ekonomi / 184535

  3. supriyono
    May 6th, 2009 at 15:21 | #3

    Kalau saya tidak salah mengerti, sepertinya belum dipahami bahwa Ombudsman juga sudah ada di Indonesia. Komisi Ombudsman Nasional dibentuk dengan Keppres No. 44 tahun 2000. KON selanjutnya diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan UU No.38 tahun 2008.
    Bahkan di sejumlah daerah tingkat I maupun II sudah ada Ombudsman Daerah. Di DIY ada Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta.
    Semoga bermanfaat. TK

  4. Fahmi Rangga Gumilang
    May 1st, 2009 at 20:37 | #4

    Di dalam artikel disebutkan ombusdman berada di luar Pemerintah untuk menjaga netralitasnya, saya sangat setuju agar kinerja dari ombusdman dapat terbebas dari berbagai kepentingan orang yang berkuasa. Dan sangat dibutuhkan orang yang tepat, untuk memimpin lembaga ombusdman jika diterapkan di Indonesia. Hal ini untuk menjaga kredibilitas lembaga tersebut jika didirikan di Indonesia.
    Semoga ombusdman dapat terwujud di Indonesia.

    terima kasih

    mahasiswa S1 FEB
    Ilmu Ekonomi / 193611

  5. Fahmi Rangga Gumilang
    May 1st, 2009 at 20:24 | #5

    bukankah fungsi ombusdman saat ini sudah terwakilkan oleh lsm?
    tapi dengan adanya ombusdman maka saran dan keluhan masyarakat lebih cepat sampai dan mendapat respon yang lebih cepat daripada melalui lsm.
    tapi apakah mungkin ombusdman dapat diterapkan di indonesia?

  1. No trackbacks yet.