I.C.N.I.E.

Apakah fokus perhatian utama pada Nobel Prize in Economic 2009? The 2009 Sveriges Riksbank Prize for Economic Sciences is concerned with the basic question of where best to conduct transactions; in the open market, within firms, or among self-regulating groups of individuals.

Elinor Ostrom: “for her analysis of economic governance, especially the commons”

Elinor Ostrom has made extensive studies of the management of common property by groups of common owners, contrasting that with management by state or private institutions. Perhaps surprisingly, she has found that those with a vested interest in the resources they manage are frequently better at regulating those resources than publicly-appointed management bodies would be. Her research reveals that in many, but not all, cases, allowing users to develop their own rules to regulate the use of common property results in the most efficient solution for managing those resources. For instance, her studies of the lobster fisheries off the coast of Maine in the United States show that self-imposed rules can often be better, and better-followed, than imposed ones. In short, self-governance can be successful. Her work incorporates both case studies of numerous real-life examples and laboratory experiments testing the ways people interact. The experiments reveal that people seem more willing to regulate others’ behaviour than predicted, and also that the development of efficient rules for regulation depends critically on good communication between the people involved.

Oliver Williamson: “for his analysis of economic governance, especially the boundaries of the firm”

Oliver Williamson’s work deals with understanding the limits of the firm. He has extended the theories of why certain transactions can be accomplished more efficiently within firms than they would by competition between firms or individuals. In brief, his theories predict that hierarchical organizations are better places to conduct transactions, such as the sale of coal for power plants, wherever there is either significant complexity or mutual interdependence underlying the transaction. The results of his analysis have significant implications for public policy, including the regulation of competition, since what at first sight might seem an apparently imperfect market may in fact be the most efficient way of regulating a particular set of transactions. Williamson’s theories extend previous work on the limits of the firm’s efficiency, by Ronald Coase among others, to a level at which empirical testing of predictions becomes possible.

Latar belakang ilmiah anugerah Nobel Prize in Economic 2009:  Scientific Background

Sumber: Nobelprize.org

Oleh: Mochammad Jasin

Sejarah Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan getirnya hidup di hotel prodeo.

Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Read more…

Oleh: Djohermansyah Djohan
Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan saat ini menjabat sebagai Deputi Politik Sekretaris Wakil Presiden RI

Reformasi Pemerintahan Daerah
Tulisan ini diinspirasi oleh masih bertaburannya masalah dan belum tuntasnya hingga saat ini agenda reformasi desentralisasi dan otonomi daerah kita. Sekalipun para akademisi, politisi dan praktisi pemerintahan kita telah mencurahkan perhatian cukup besar terhadap penataan pemerintahan daerah.

Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehingga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan pemerintahan harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya, dalam perkara pemilihan kepala daerah, pemekaran daerah, dan kinerja DPRD. Read more…

Oleh: Ginandjar Kartasasmita

Mengapa Pembangunan Ekonomi Seringkali Gagal?
Penelahaan terhadap negara-negara berkembang yang gagal dalam pembangunan di satu pihak dan yang berhasil di pihak lain, menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan di samping dikarenakan faktor-faktor kendala seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang otoriter, perang, dan perpecahan karena suku atau agama, juga oleh kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial yang harus menjalankan pembangunan itu. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunannya ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang sosial.

Selain itu, pengalaman kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang, di samping karena pendekatannya terbukti keliru, yaitu terlalu terpusat pada bidang ekonomi dengan penekanan pada pertumbuhan, juga hanya melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas. Dalam proses pengambilan keputusan, rakyat banyak tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan sehingga rakyat sebagai pelaku pembangunan sering tidak mengetahui mengapa mereka harus melakukannya dan manfaat apa yang akan diperolehnya. Read more…