Home > Info > Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional: Rekonstruksi Modal Sosial dalam Membangun Martabat Bangsa

Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional: Rekonstruksi Modal Sosial dalam Membangun Martabat Bangsa

Oleh: Ginandjar Kartasasmita

Ginandjar KartasasmitaMengapa Pembangunan Ekonomi Seringkali Gagal?
Penelahaan terhadap negara-negara berkembang yang gagal dalam pembangunan di satu pihak dan yang berhasil di pihak lain, menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan di samping dikarenakan faktor-faktor kendala seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang otoriter, perang, dan perpecahan karena suku atau agama, juga oleh kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial yang harus menjalankan pembangunan itu. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunannya ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang sosial.

Selain itu, pengalaman kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang, di samping karena pendekatannya terbukti keliru, yaitu terlalu terpusat pada bidang ekonomi dengan penekanan pada pertumbuhan, juga hanya melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas. Dalam proses pengambilan keputusan, rakyat banyak tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan sehingga rakyat sebagai pelaku pembangunan sering tidak mengetahui mengapa mereka harus melakukannya dan manfaat apa yang akan diperolehnya.

Pengalaman pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang memperlihatkan bahwa negara-negara tersebut seringkali menghadapi kendala-kendala sosial yang menyebabkan tidak bisa optimalnya pembangunan. Kendala-kendala tersebut, antara lain:

  1. Tatanan sosial dan budaya masyarakat yang sangat kuat ikatan-ikatan tradisional dan primordialnya. Di beberapa daerah, ada kecenderungan ikatan-ikatan tradisional dan primordial menguat kembali dalam zaman perubahan yang begitu dahsyat karena rakyat mencari perlindungan terhadap dunia luar pada lembaga-lembaga tradisional tersebut.
  2. Berkaitan dengan hal di atas, adalah lemahnya solidaritas sosial antar kelompok dalam masyarakat. Melemahnya solidaritas sosial antarkelompok dalam masyarakat, antara lain, terjadi karena masuknya faktor individu ke dalam ikatan sosial yang baru tidak selalu serasi akibat adanya berbagai jenis kesenjangan sehingga individu kembali mencari perlindungan dari lingkungan primordialnya.
  3. Keterbatasan sumber daya di negara berkembang, baik dalam hal dana maupun manusianya, menjadi kendala untuk secara efektif dan berdampak luas merencanakan dan melaksanakan upaya mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.
  4. Penempatan prioritas yang rendah pada “proyek-proyek sosial” dibandingkan dengan “proyek-proyek ekonomi” atau “proyek-proyek prestise”.
  5. Lembaga-lembaga dan pranata-pranata yang dibutuhkan untuk pembangunan belum berkembang, sedangkan yang ada seringkali justru menjadi penghalang, baik lembaga dan pranata ekonomi, sosial, politik, maupun hukum.
  6. Birokrasi kurang memahami keterkaitan antara proses pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sehingga memberikan kesan acuh tak acuh dan sikap kurang berpihak dan kurang memberi perhatian kepada masalah sosial, terutama bila menyangkut rakyat kecil.

Pembangunan Sosial, Modal Sosial, dan Energi Sosial
Melihat berbagai permasalahan itu, maka perlu dilakukan upaya untuk mencari pendekatan yang akan makin mengefektifkan upaya pembangunan dengan mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam rangka itu, berkembang konsep-konsep pembangunan sosial yang mencapai puncaknya dengan konferensi pembangunan sosial di Copenhagen pada tahun 1995.

Tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada dasarnya sama, yakni menciptakan kesejahteraan bagi manusia, meskipun sudut pandang dan pendekatannya bisa berbeda.

Dalam pembangunan ekonomi terkandung pemahaman yang tidak hanya menekankan pada hasil akhir yang dicapai (efisiensi, produktivitas, stabilitas, dan pertumbuhan yang tinggi), tetapi juga pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Paham pembangunan ekonomi yang dianut sekarang sebenarnya sudah lebih luas dari hanya menitikberatkan pada pertumbuhan, tetapi juga telah mencakup aspek-aspek pemerataan dan keadilan. Di sini terjadi pertemuan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Peningkatan lapangan kerja produktif, pemerataan pendapatan, penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, adalah pembangunan ekonomi yang sekaligus juga pembangunan sosial. Hanya saja perangkat analisis dan ukuran-ukuran yang digunakan bisa berbeda. Pembangunan di bidang pendidikan, misalnya, adalah pembangunan ekonomi karena diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Dari segi pembangunan sosial, pembangunan pendidikan akan menghasilkan manusia yang lebih cerdas yang lebih mampu mewujudkan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Nancy Birdsall (1993), seorang pakar Bank Dunia, menyatakan secara tegas, “social development is economic development” untuk menggarisbawahi proposisi bahwa investasi di bidang sosial tidak sia-sia dari segi ekonomi. Dari kajian di 90 negara, Birdsall antara lain menunjukkan adanya asosiasi positif antara angka partisipasi sekolah (school enrollment) dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi3. Atas dasar ini, seperti dikatakan di muka, kita dapat melihat pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai dua muka pada satu mata uang, yakni pembangunan nasional4.

Dalam sudut pandang itu, maka modal sumber daya manusia (SDM) atau human capital mendapat kedudukan yang sentral sebagai garis singgung antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Investasi sumber daya manusia yang menjadi salah satu tema pokok pembangunan sosial sama pentingnya dengan investasi untuk prasarana ekonomi. Banyak studi telah membuktikan kebenaran tesis ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya dihasilkan oleh penambahan stok modal dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi akibat perubahan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, investasi untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai penelitian merupakan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan investasi dalam modal fisik5.

Apabila modal SDM tadi adalah umumnya berkenaan dengan manusia sebagai individu, maka ada pula modal manusia lain, yaitu manusia sebagai masyarakat, atau yang sering disebut sebagai modal atau sumber daya sosial atau social capital. Modal sosial ini adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari berbagai kajian dan pengalaman kita melaksanakan pembangunan selama ini, dapat ditarik pelajaran bahwa di dalam masyarakat sendiri tersimpan sejumlah potensi dan kekuatan yang bila didayagunakan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Dalam perspektif demikian, individu dan masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing saling terpisahkan, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang saling menyatu secara terpadu dan sinergis.

Dengan demikian, ia merupakan sumber daya atau modal bagi pembangunan masyarakatnya.

Karena pembahasan mengenai masalah ini dapat meluas kemana-mana, saya ingin membatasi saja pada bagaimana pluralitas masyarakat dapat menghasilkan energi sosial yang mampu menggerakkan proses pertumbuhan. Menurut saya, peninjauan dari sisi ini penting bagi kita mengingat sifat masyarakat kita yang majemuk.

Masyarakat sebagai konsep sosial menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela, yang tidak harus terjadi secara fisik saja, tetapi bisa juga berupa keterikatan dan keterkaitan batiniahnya. Dalam konsep masyarakat dengan demikian terkandung makna kesatuan antara kebhinnekaan (diversity) dan kekhasan (uniqueness).

Walaupun masyarakat mempunyai satu tujuan, untuk bisa mencapainya terbuka peluang yang amat dinamis. Karenanya, kebhinnekaan menjadi karakter tuntutan agar komunitas yang dinamis terwujud. Ini berbeda dengan individualisme yang menganggap absolutnya kepentingan individu. Konsep masyarakat mengenal kepentingan bersama, tetapi tidak mengorbankan kepentingan individu. Oleh karena itu, “apa yang menjadi kesamaan” (what is common to all) merupakan pertanyaan mendasar dalam menjalin saling ketergantungan yang berintikan situasi simbiosis yang mutualistis.

Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan mudah tercipta bila elemen-elemen sosial bisa disatukan sehingga membentuk suatu kekuatan yang bersifat energis. Kekuatan sinergis tersebut lahir dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara intensif, di dalam dan di antara unit-unit sosial yang ada di masyarakat, apakah itu keluarga, rukun tetangga, himpunan, kelompok, asosiasi, atau unit sosial lain.

Dengan demikian, kemajemukan masyarakat merupakan faktor pendorong dan menjadi kekuatan penggerak pembangunan. Di sini diperlukan suatu proses rekayasa sosial secara baik. Istilah rekayasa tidak dalam konteks politis yang selalu berkonotasi negatif, melainkan dimaknai secara positif, yakni sebagai kegiatan menghimpun, mengkonsolidasikan, serta mendayagunakan segenap potensi untuk menghasilkan energi sosial yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan. Energi sosial itu meliputi seluruh elemen sosial, potensi kreatif masyarakat, serta prakarsa, dan gagasan-gagasan yang berkembang di masyarakat, yang semuanya itu bisa digalang untuk dijadikan kekuatan pembangunan. Energi sosial bisa berasal dari kegiatan individu, dalam masyarakat, keluarga, kelompok, himpunan, atau golongan masyarakat (etnis dan agama).

Seperti ditunjukkan oleh Uphoff (1992), dalam memahami konsep energi sosial ini ada perbedaan secara kontras antara pemikiran yang bersifat positive-sum atau “both-and” di satu pihak, dan pemikiran yang bersifat zero-sum atau “either-or” di pihak lain. Jadi, sesungguhnya energi sosial itu dapat merupakan kekuatan konstruktif atau destruktif, dan karenanya amat tergantung pada sistem sosial yang mengaturnya. Dengan sistem sosial yang kenyal dan berdaya inovasi tinggi, energi sosial bisa diolah dengan baik sehingga dapat menjadi kekuatan dinamis yang mampu menggerakkan pembangunan.

Sebuah masyarakat yang majemuk seperti halnya Indonesia, pasti menyimpan energi sosial yang amat besar dan beragam sebagai pencerminan dari kenyataan pluralitas masyarakat itu sendiri.

Dengan masyarakat yang demikian, dinamika sosial dapat berkembang menjadi sangat tinggi dan menghasilkan energi yang tinggi pula. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memberikan saluran agar energi sosial tersebut bisa diserap dan dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan konstruktif bagi pembangunan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa berakibat merugikan, seperti halnya api bisa bermanfaat, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka.

Salah satu cara untuk menyalurkan energi sosial tersebut adalah dengan memfungsikan pranata-pranata sosial yang ada6. Fungsionalisasi pranata sosial ini pentung untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat agar tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Fungsi inilah yang disebut sebagai mediating structures, yakni menjadikan institusi-institusi atau pranata-pranata sosial berperan melakukan proses “penjembatanan”, penyaluran dan penyerasian berbagai kepentingan.

Bisa dimaklumi bila dalam masyarakat yang amat plural, seperti masyarakat kita, seringkali muncul perbedaan pendapat, gesekan antara berbagai kelompok, benturan kepentingan, bahkan konflik-konflik sosial, baik yang berskala kecil maupun besar. Kemampuan manajemen bagi konflik-konflik ini teramat penting. Oleh karena itu, lembaga-lembaga sosial dan politik serta pranata-pranatanya harus mampu bukan sekedar meredam, tetapi menyalurkan dinamika yang lahir akibat perbedaan tersebut sehingga dari pergesekan-pergesekan itu justru akan dihasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian, kemajemukan bangsa Indonesia merupakan kekuatan dan bukan menjadi kelemahan bangsa kita.

Dalam rangka itu, harus dikenali bahwa interaksi sosial dapat bersifat vertikal di samping horisontal. Interaksi vertikal, jika diarahkan secara tepat, dapat pula menjadi sumber energi pembangunan masyarakat kita. Salah satu wujudnya adalah poros pemerintah-masyarakat yang merupakan poros vertikal yang harus dikembangkan dari poros “kekuasaan” menjadi poros “pemberdayaan”. Interaksi ini harus berkembang menjadi interaksi dialogis tanpa harus kehilangan sifat vertikalnya.

Bagaimanapun, pemerintah merupakan unsur yang ditinjau dari segi masyarakat, berada di atas karena memegang kekuasaan dan memiliki kekuatan. Ia dapat menggunakan posisinya itu untuk menindas tetapi bisa juga untuk melindungi dan memajukan masyarakat. Dan teramat penting pula, memberdayakan yang lemah sehingga memberikan kekuatan kepada yang lemah itu untuk dapat berpartisipasi dalam interaksi sosial yang horisontal dengan sesama warga atau kelompok dalam masyarakat kita.

Interaksi horisontal harus dikembangkan menjadi interaksi “solidaritas” dan “kemitraan”. Di sini kita berhadapan dengan kehidupan antaranggota, antarkelompok, atau antarlembaga dalam masyarakat. Anggota masyarakat – perseorangan maupun kelompok – dapat secara efektif ikut dalam interaksi horisontal hanya kalau mempunyai kekuatan yang kurang lebih setara dengan sesamanya. Oleh karena itu, selain memanfaatkan poros vertikal, maka perlu sekaligus dikembangkan dialog pada poros horisontal, yaitu mengembangkan solidaritas dan kemitraan. Oleh karena itu, patut kita renungkan apa yang dikatakan Fukuyama (1995) bahwa nilai yang paling dasar dari social capital adalah trust (rasa saling percaya).

Pada interaksi poros horisontal tidak boleh dilupakan proses yang harus terjadi pada masyarakat ilmiah, yakni kelompok profesional dan akademis. Tuntutan perkembangan budaya pada abad mendatang akan semakin memerlukan pendekatan-pendekatan antardisiplin ilmu. Pendekatan semacam ini hanya efektif apabila ada keterbukaan pada setiap kelompok disiplin untuk memahami paradigma disiplin yang lain dan selanjutnya bekerja sama (cf. Kuhn 1970). Interaksi antardisiplin dan antarparadigma perlu dikembangkan guna menciptakan suatu dialog yang dapat memperkaya dan memperkuat kemampuan setiap disiplin (cf. Bottomore 1983), serta dapat menghasilkan berbagai pendekatan baru dalam upaya memahami dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita.

Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional Sebagai Modal Sosial
Dalam konteks pemikiran di atas, maka demokrasi dapat diartikan sebagai modal sosial karena demokrasi adalah interaksi antarindividu dengan individu.

Meskipun demokrasi adalah proses politik dan tujuannya adalah kekuasaan, namun pada hakekatnya merupakan interaksi antarindividu, antara individu dengan masyarakat dan antarmasyarakat.

Penguatan demokrasi akan berarti pula penguatan modal sosial. Demokrasi mendorong kebebasan dari kelompok individu serta akses yang tidak terbatas antarindividu, antara individu dengan masyarakat dan antarmasyarakat. Sistem demokrasi yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka pada gagasan-gagasan baru yang membawa kemajuan. Persaingan yang teratur dalam sebuah sistem demokrasi akan meningkatkan kreativitas dan inisiatif yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan bagi masyarakat.

Namun demokrasi yang hanyalah sebuah label, yang terbatas hanya pada simbol-simbol dan mentalitas ikutan, tidak menghasilkan modal sosial, yang terjadi justru sebaliknya, dapat mengurus modal yang sudah terbentuk.

Demikian pula sistem kepemimpinan otoriter atau demokratis tetapi lemah dapat menghambat interaksi vertikal sehingga dapat menjadi penyebab erosi dan disintegrasi dari modal sosial yang ada.[]

_________________

Ringkasan dari Artikel yang disampaikan dalam Silakwil ICMI Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2008 sebagai pengantar pembahasan materi Silaknas tahun 2009, dengan tema “Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional: Rekonstruksi Modal Sosial dalam Membangun Martabat Bangsa”.

3 Dari sudut pandang ekonomi pendidikan dan kesehatan mempunyai factor eksternalitas positif yang tinggi. Manfaat-manfaat sosial yang diperoleh dari investasi di keduanya lebih besar dari manfaat-manfaat langsung yang dirasakan individu. Misalnya, seorang yang berpendidikan merasakan langsung manfaat pendidikan yang diperolehnya dalam bentuk kemampuan bekerja lebih produktif sehingga menerima upah yang lebih tinggi. Dalam pada itu, warga masyarakat lainnya mendapat manfaat dalam bentuk keteladanan yang bias mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan produktif.

4 Tentunya dengan tidak mengecilkan arti pembangunan di bidang-bidang lain, seperti politik, hukum,
dan hankam.

5 Dipelopori, antara lain, oleh Gary Becker, yang pada tahun 1992 memenangkan hadiah Nobel karena karyanya itu.

6 Pranata dapat diartikan sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan
norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat dalam masyarakat. Namun, pranata seringkali dianggap sebagai lembaga (perlengkapannya) saja sehingga seringkali disamakan begitu saja menjadi “kelembagaan” atau “institusi”.

  1. rina kristiningsih
    October 8th, 2009 at 12:57 | #1

    Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional: Rekonstruksi Modal Sosial dalam Membangun Martabat Bangsa…..

    Menurut pendapat saya, tak mudah membangun bangsa Indonesia yang begitu heterogen hanya dengan demokrasi semata tanpa diikiti hukum yang kuat…
    kenapa? ?
    karena karakteristik masyarakat Indonesia masih terlalu dini untuk ber-demokrasi yang sehat, intelektualnya masih rendah…..belum lagi urusan perut mereka yang belum tercukupi dan layak!!

    Kita amati, apa yg terjadii setelah reformasi sampai saat ini??
    Tidak seperti dengan apa yang kita harapkan bukan?? Kebebasan menjadi hal yang dinomor satukan….itukah demokrasi??

    Untuk kesemuanya yang diperlukan adalah pranata atw hukum beserta penegakannya yang tegas, jangan hanya di atas kertas saja!!
    Bukankah dengan kelembagaan (baik formal maupun informal) akan mendesain pola interaksi antarpelaku (ekonomi) sesuai dengan tujuan masing-masing…

  1. No trackbacks yet.