I.C.N.I.E.

Authors: Herrera, Paul A. van Huylenbroeck, Guido Espinel, Ramon L.

The central hypothesis of this paper is that there may be situations in which the traditional approach to institutional analysis is of limited applicability. Such an approach, which has been called ‘comparative institutional analysis’, consists of comparing institutional environments and institutional arrangements in terms of specific economic or other efficiency criteria to see which one performs better. However, because of limitations to accurately predict the future performance of alternative institutional settings, comparisons are not always possible.

Furthermore, in most cases the only information available is the performance of the current institutional setting. To account for this methodological deficiency, a generic methodology for institutional analysis, which consists of four steps (institutional structure, institutional efficiency, institutional choice, and institutional change), is proposed in this paper.

Accordingly, the emphasis switches from evaluating alternative institutional choices to improving current scenarios. To show the validity of this methodology, some results of its application to a case study are presented. Although more research on this four-step methodology is needed, it proved to be robust when applied to the analysis of the governance of irrigated agriculture in the Peninsula of Santa Elena, Ecuador.

Download: http://purl.umn.edu/24542

Oleh: Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, Januari 2004

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis ekonomi-politik untuk menjelaskan proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Argumen tulisan ini adalah bahwa laju implementasi reformasi kebijakan (dan pemulihan ekonomi) ditentukan pengelolaan fragmentasi atau keberagaman politik yang ada. Dalam rezim otoriter Orde Baru, isu ini tidak relevan dalam implementasi kebijakan. Namun, transisi demokratis menyebabkan isu ini menjadi sangat relevan.

Yang menyebabkan pemulihan menjadi lambat adalah karena fragmentasi yang tiba-tiba mencuat menyulitkan implementasi kebijakan reformasi. Diterimanya IMF sebagai de facto pengawal implementasi kebijakan ekonomi membantu meredam dampak fragmentasi ini, meskipun hanya sebagian dan dalam waktu sementara. Selain itu, komitmen elit politik pada persatuan juga telah membantu proses pemulihan ekonomi, dengan mencegah terjadinya polarisasi yang dapat berakibat buruk bagi pemulihan ekonomi.

Selengkapnya pada: csis.or.id

Phrase reformasi kelembagaan akan semakin populer di Indonesia. Tetapi pertanyaannya bukan lagi “do institutions matter?” tetapi “which institutions matter and how does one acquire them?“

Dani Rodrik memberikan penjelasan yang menarik tentang pertanyaan terakhir di atas. Disebutkan bahwa institusi yang penting untuk menjamin High-Quality Growth adalah sebagai berikut:

1. Property rights;
2. Regulatory institutions;
3. Institutions for macroeconomic stabilization;
4. Institutions for social insurance; dan
5. Institutions of conflict management.

Mari mempelajari gagasannya dari: Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them

Quo Vadis Ekonomi Pancasila? Pertanyaan yang masih relavan. Tidak hanya pada tataran wacana, tetapi lebih penting lagi pada tataran praktis di tengah proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, pertanyaan lain adalah bagaimana hubungan ekonomi pancasila dengan ekonomi kelembagaan. Mari mempelajari gagasan pemikiran Mukhaer Pakkanna berikut ini.

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

Oleh: Mukhaer Pakkanna, Peneliti CIDES dan Wakil Rektor STIE Ahmad Dahlan, Jakarta pada MediaIndonesia.Com

Kongres ke-17 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar 31 Juli – 1 Agustus 2009 di Bukittinggi mengajukan usul kembali ke ekonomi Pancasila. “Sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila.”

Momentum rumusan hasil kongres bertepatan ulang tahun ke-107 Bung Hatta pada 12 Agustus 2009 dan bertepatan hari kemerdekaan ke-64. Rumusan dan momentum itu mengindikasikan bahwa masih ada spirit untuk melacak kembali akar historis ekonomi nasional yang didasarkan pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan sebagai sistem ekonomi kolektif, berakar pada adat istiadat yang hidup dan bersemayam dalam dinamika sosial budaya Indonesia yang asli. Read more…

We revisit the debate over whether political institutions cause economic growth, or whether, alternatively, growth and human capital accumulation lead to institutional improvement.

We find that most indicators of institutional quality used to establish the proposition that institutions cause growth are constructed to be conceptually unsuitable for that purpose. We also find that some of the instrumental variable techniques used in the literature are flawed.

Basic OLS results, as well as a variety of additional evidence, suggest that:

1. human capital is a more basic source of growth than are the institutions,
2. poor countries get out of poverty through good policies, often pursued by dictators, and
3. subsequently improve their political institutions.

Download:  Do Institutions Cause Growth?