Do Institutions Cause Growth?
We revisit the debate over whether political institutions cause economic growth, or whether, alternatively, growth and human capital accumulation lead to institutional improvement.
We find that most indicators of institutional quality used to establish the proposition that institutions cause growth are constructed to be conceptually unsuitable for that purpose. We also find that some of the instrumental variable techniques used in the literature are flawed.
Basic OLS results, as well as a variety of additional evidence, suggest that:
- human capital is a more basic source of growth than are the institutions,
- poor countries get out of poverty through good policies, often pursued by dictators, and
- subsequently improve their political institutions.
Download: Do Institutions Cause Growth?
Pertanyaan menariknya:
1. Apakah politisi di daerah memperburuk kualitas APBD?
2. Bagaimana mekanisme transmisinya? atau gimana nih jalan ceritanya hingga memperburuk APBD?
3. Faktor apa yg trutama menyebabkan hal seperti itu? atau, apa sajakah modus operandinya?
4. Berbedakah kondisinya antara daerah yg banyak LSM-nya dng yg tidak?
Kadang, apa yg direncanakan oleh teknokrat ada yang sudah bagus dan mantab. Tapi yg bagus tsb bisa saja berubah akibat campur tangan para politisi.
Berubah karena:
1. Penundaan pelaksanaan,
2. Pengubahan volume program / kegiatan dari yang sudah terhitung bagus oleh teknokrat.
3. Pengalihan kelompok sasaran penerima manfaat program kegiatan
4. Pembatalan usulan yg diajukan teknokrat utk mengakomodasi usulan politisi, atau
5. sebab-sebab lain berdasarkan kepentingan politik yg berbeda dengan hitungan para teknokrat.
Dalam kondisi seperti ini, politisi malah jadi predator bagi kebijakan publik.
Bila memang jadi predator, maka pilihannya adalah depolitisasi kebijakan; semacam: menghilangkan pendekatan politis dalam perencanaan kebijakan pembangunan.
Salah satu alternatifnya adalah diktatorship. Tapi mestinya bukan sembarang diktator, tetapi diktator yang baik dan bukan diktator yang predator. Yaitu yang berkomitmen pada kesejahteraan, tidak punya kepentingan untuk terus menerus berkuasa, serta tidak berusaha memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.
Inilah mungkin yang membedakan dengan diktator di jaman orba. Tinggal di crosscheck aja apakah di jaman yang lalu diktatornya predator atau tidak.
trus…apa bedanya dengan sang diktator jaman “Pak Harto” dulu???
Saya rasa seorang Diktator memang diperlukan untuk membangun Indonesia. Sudah terlalu banyak masalah yang disebabkan oleh agency problem. Pemerintah yang terpilih selama ini, tidak mampu menyelesaikan opportunity behavior yang dilakukan para pejabatnya..
Menarik banget kesimpulannya. Bagaimana untuk Indonesia ya. Sepertinya bisa juga diikuti.
Kita perlu diktator yg punya komitmen kuat pada taskin, dan berhasil menyusun dan melaksanakan good policies (kebijakan taskin yang baik). Lalu sambil jalan, sang diktator menyiapkan semua aturan main sedemikian rupa sehingga saat di lepas menjadi demokrasi, sistem sudah berjalan dengan baik.
Mantab juga tuh.