I.C.N.I.E.

Oleh: Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, Januari 2004

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis ekonomi-politik untuk menjelaskan proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Argumen tulisan ini adalah bahwa laju implementasi reformasi kebijakan (dan pemulihan ekonomi) ditentukan pengelolaan fragmentasi atau keberagaman politik yang ada. Dalam rezim otoriter Orde Baru, isu ini tidak relevan dalam implementasi kebijakan. Namun, transisi demokratis menyebabkan isu ini menjadi sangat relevan.

Yang menyebabkan pemulihan menjadi lambat adalah karena fragmentasi yang tiba-tiba mencuat menyulitkan implementasi kebijakan reformasi. Diterimanya IMF sebagai de facto pengawal implementasi kebijakan ekonomi membantu meredam dampak fragmentasi ini, meskipun hanya sebagian dan dalam waktu sementara. Selain itu, komitmen elit politik pada persatuan juga telah membantu proses pemulihan ekonomi, dengan mencegah terjadinya polarisasi yang dapat berakibat buruk bagi pemulihan ekonomi.

Selengkapnya pada: csis.or.id