Home > Artikel > Kelembagaan dan Kebocoran Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro

Kelembagaan dan Kebocoran Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro

Oleh: Zamroni, Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, 2004

Keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 tidak bisa terlepas dari permasalahan lemahnya struktur perekonomian Indonesia. Masalah kelembagaan (termasuk perangkat perundang-undangan dan hukum) dan kemampuan tenaga penegaknya mempunyai pengaruh besar terhadap krisis ekonomi dan berlarut-larutnya krisis secara berkepanjangan.

Lemahnya sistem perbankan dan lembaga pengawasan perbankan menjadi salah satu contoh kasus dari kelemahan sistem kelembagaan ekonomi di negara ini. Permasalahan krusial ekonomi dan bidang lainnya, dan kebijakan publik yang terjadi di Indonesia bermuara pada buruknya perangkat institusi, serta tidak tegaknya aturan main, sebagai syarat utama berjalannya kebijakan publik secara optimal.

Memang, tidaklah mudah untuk menegakkan sistem hukum yang ada di Indonesia, hal ini karena banyaknya kepentingan yang saling bertolak belakang sesuai dengan kepentingan individu dan kelompok yang ada. Lemahnya sistem peraturan yang ada menjadi lahan subur bagi munculnya kebocoran ekonomi di setiap level pelaku kegiatan ekonomi baik pada lembaga pemerintah, swasta dan rumah tangga. Kebocoran ekonomi ini tentu saja akan semakin memperkecil dampak positif dari suatu kegiatan perekonomian untuk menciptakan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja berikutnya.

Permasalahan kelembagaan ekonomi ini akan menjadi semakin sulit dan kompleks dengan adanya era globalisasi, hal ini karena interaksi antar pelaku ekonomi dan kelembagaan yang ada akan semakin intensif dan dalam bentuk yang beraneka ragam. Disamping itu, adanya globalisasi juga akan mempengaruhi terbentuknya kelembagaan ekonomi secara tersendiri.

Dengan demikian, dalam era globalisasi ini, tuntutan adanya kelembagaan ekonomi yang kuat adalah sangat penting demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Download: Kelembagaan dan Kebocoran Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro

  1. August 10th, 2010 at 09:02 | #1

    Setujah. Aturan hukumnya harus bagus DAN penegakannya juga harus mantab. Tetapi … coba kita lihat pada hal2 sepele yang biasa kita temui dipasar “sentir”

    Di pasar sentir sana: ada banyak pengusaha kecil yang menjual obeng dan tang seribu tiga.

    Kalau barangnya bagus, obeng dan tangnya bagus, maka konsumsen sebenarnya telah sangat diuntungkan. Dengan hanya uang Rp 1000, kita bisa mendapatkan tiga (3) barang yang berkualitas.

    Tetapi … ternyata kita tidak mendapatkan barang-barang yang berkualitas. Obeng dan tangnya ternyata cepat rusak. Bila pedagang2 seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan pada produk dalam negeri akan cenderung turun. Ternyata pedagang2 seperti ini sama juga dengan pedagang gorengan yang menggoreng barangnya dengan tambahan plastik.

    Pembiaran seperti ini akan merugikan bangsa dan negara secara keseluruhan.
    1. Konsumen bisa tidak percaya lagi pada produk dalam negeri.
    2. Barang dapat saja menjadi ancaman bagi penggunanya, seperti kasus gorengan plastik.
    3. Bila kita tidak percaya pada produk dalam negeri, maka pengusahanya bisa kehilangan pasar dan kita cenderung suka impor sehingga pada akhirnya mata uang kita tidak pernah kuat (akibat pondasinya yang tidak oke-punya)

    Jadi (kelembagaan) SNI sangat perlu dan penting. Lembaga penjamin standar ini harus EKSIS sedemikian rupa untuk mengatur tentang STANDAR MINIMAL sebuah barang dan MENERAPKAN ketentuan SNI secara mantab dan oke.

    Hidup kelembagaan ….

  2. Eko Nur Subagyo
    July 13th, 2010 at 21:34 | #2

    kelembagaan ekonomi tanpa didukung dengan penegakan hukum yang kuat belum akan memberikan hasil yang optimal, karena masih banyaknya peluang yang dapat menimbulkan moral hazard. terlebih lagi era globalisasi telah menimbulkan paradigma baru dalam perilaku keagenan yang cenderung melakukan sesuatu berdasar reward yang akan didapat.

  3. May 27th, 2010 at 09:29 | #3

    Dari diskusi2 di sini dan di sana, jadi pengin diskusi lebih jauh nih. Kita buat kasus ya.

    Aturan main mempengaruhi perilaku pemain. Pengubahan aturan main ke arah yang lebih baik, mestinya juga mengubah perilaku para pemainnya, juga ke arah yang lebih baik.

    Mungkinkah perilaku pemain berubah ke arah yang makin baik di sebuah lingkungan (ekosistem) yang aturan mainnya tetap tidak berubah? Sepertinya mungkin saja terjadi ya.

    Misalnya: di lingkungan pemerintahan daerah yang belum memiliki insentif pada yang berprestasi, mungkin saja ada pegawai yang tetap konsisten berperilaku baik (profesional, penuh pengabdian, etos kerja tinggi dan komitmen penuh pada tugas pokok yang melekat pada jabatannya).

    Dalam kondisi seperti ini:

    1. Faktor apakah, selain aturan main, yang menyebabkan pegawai tersebut tetap konsisten berperilaku baik?

    2. Dalam kondisi seperti apakah orang yang tetap berperilaku baik tersebut akhirnya “mengalah” dan berubah berperilaku buruk?

    Ada idekah teman? Ide hipotetis juga sangat ditunggu. Toh cara berpikir deduktif juga bisa menghasilkan kebenaran, seperti yang diajarkan oleh Teori Kebenaran Koherensi.

  4. May 25th, 2010 at 09:18 | #4

    Menarik juga ya belajar dari Kasus Pak Susno

    1. Pak Susno adalah pelapor
    2. Tetapi diduga punya masa lalu (agak) gelap
    3. Terlapor punya info ttg masa lalu yg gelap tersebut, sehingga punya potensi melakukan fight back
    4. Pihak yg menerima laporan (penegak hukum) punya kepentingan
    5. Aturan hukum tetap tidak berubah
    6. Pengacara punya niat membela yang membayar

    Jadi:
    Banyak pelapor ternyata punya masa lalu yg agak kelam. Bila ternyata, pelapor dapat segera jadi tersangka maka hilanglah keinginan orang tsb untuk melaporkan tindak korupsi.

    Bila tidak ada pelaporan, karena takut atau alasan lain, maka sebenarnya masyarakat rugi; kasus-kasus korupsi dapat menjadi “tertutup”.

    Bagaimana kalau aturan mainnya diubah:
    1. Pelapor segera diberi jaminan keamanan.
    2. Tuduhan sang pelapor harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Penyelesaian kasus yg dilaporkan Pak Susno didahulukan penyelesaiannya.
    3. Bila ternyata sang pelapor punya masa lalu yang buruk, maka kasus sang pelapor tersebut diselesaikan pada urutan yang terakhir.
    4. Kepada sang pelapor diberi “insentif” yang sesuai dan proporsional sedemikian rupa.

    Bagaimana dengan pengacara yang membela yang membayar? Ini juga masalah sehingga pun harus dicarikan solusinya. Asosiasi (perkumpulan) pengacara harus diperkuat supaya lebih mampu mengendalikan perilaku2 buruk para anggotanya.

    Bagaimana dengan pihak penegak hukum? Sama jugalah. Perlu re-formasi. Mengganti pemimpin juga salah satu alternatifnya. Cari yang bersih lalu sepakati rencana aksi reformasinya. Lalu pelaksanaan rencana aksi tersebut perlu diawasi oleh pihak lain yang independen. Bisa kompolnas atau Police Watch atau perpaduan diantara mereka sedemikian rupa.

    Jadi:
    Dari kasus2 terbaru, mestinya reformasi terhadap kelembagaan tetap penting. Aturan mainnya dilengkapi dan dimantabkan. Sedangkan para pemainnya difungsionalkan sedemikian rupa sehingga perilakunya berubah menjadi perilaku yang seharusnya (idealnya) untuk tujuan penegakan hukum yang baik dan benar.

  5. Made Yunita Dwi Hapsari
    May 25th, 2010 at 07:20 | #5

    Yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu adalah mental para penegak hukum di Indonesia. Jika melihat dari sisi institusinya, menurut saya sudah baik. Tetapi yang membuat itu melenceng dari tujuan awalnya adalah aktor-aktor di balik penegakan institusi tersebut dan banyaknya kepentingan bermain di dalamnya.

  6. Rojak
    May 22nd, 2010 at 12:38 | #6

    penegakan hukummya diperkuat. Coba diganti orang2nya dulu. bisa manjur g ya

  7. Erwin Ismatudin
    May 20th, 2010 at 11:38 | #7

    setuju pak, tp kayaknya sepanjang penegakan hukum masih sperti saat ini. ini bisa2 cuma jadi khayalan

  8. Gigih Pratomo
    May 17th, 2010 at 11:34 | #8

    Saya setuju dengan pak zamroni, dengan adanya pola kelembagaan baru yang muncul secara tersendiri di masyarakat perlu adanya sinkronasi antara pemerintahm masyarakat serta tokoh masyarakat untuk memberntuk pola kelembagaan yang baik dalam suatu entitas masyarakat.
    Terima kasih
    Gigih Pratomo, Mahasiswa M.Si, 2009

  1. No trackbacks yet.