I.C.N.I.E.

Mengapa survei pengukuran korupsi di Indonesia diperlukan? Dalam situasi ketidakjelasan arah dan strategi pemberantasan korupsi,  nampaknya kehadiran instrumen pengukuran yang bisa dipertanggung-jawabkan, paling tidak tetap dapat membangunkan kepedulian dan kesadaran kritis kita untuk pencegahan maupun penindakan korupsi.

Setelah dua minggu yang lalu Transparency International meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), dan minggu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil Survei Integritas 2010, hari ini (Jakarta, 9 November 2010), Transparency International-Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan CPI, yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia.

Read more…

Todung Mulya Lubis, Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh dunia. Hari ini kita mengetahui potret korupsi dunia dan potret korupsi Indonesia. Khusus untuk Indonesia skor IPK Indonesia adalah 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

Saya sama sekali tidak heran, malah terkejut Indonesia bisa bertahan dengan 2,8. Dugaan saya skor IPK Indonesia akan turun di bawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir ini. Perseteruan Cicak vs Buaya bukan semata-mata perseteruan antara kepolisian vs KPK, atau individu kepolisian vs individu KPK. Perseteruan Cicak vs Buaya adalah perseteruan antara dua ideologi yaitu anti-korupsi vs pro-korupsi.

Read more…

Editorial Media Indonesia. Tudingan dari berbagai kalangan bahwa harga saham perdana PT Krakatau Steel Tbk yang dipatok pemerintah Rp850 per lembar terlalu murah bukan omong kosong. Dugaan adanya patgulipat dalam penjualan saham produsen baja terbesar se-Asia Tenggara tersebut juga bukan fitnah belaka.

Semua itu dibuktikan bukan oleh tim independen maupun tim pengawas. Justru pasarlah yang mengukuhkan kebenaran adanya obral saham dan nuansa patgulipat penjualan saham yang resmi dimulai Rabu (10/11) itu.

Hanya beberapa menit setelah pasar dibuka, harga saham Krakatau meroket hingga ditutup naik 49,41% ke Rp1.270 per saham. Itu berarti di hari pertama saja sudah ada selisih harga per lembar saham sebesar Rp420.

Read more…

“The economic success of postwar East Asia has been a consequence of good-for-growth dictators, not of institutions constraining them.”

good-for-growth dictators ?

The notion that democratic political institutions help foster economic growth has gained much attention in recent years.

Indeed, the relationship seems intuitive: democracy, checks on government, and strong individual property rights should create a hospitable environment for investments in human and physical capital, and growth should follow naturally.

However, in Do Institutions Cause Growth? (NBER Working Paper No. 10568), authors Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer turn this notion on its head, arguing that “economic growth and human capital accumulation cause institutional improvement, rather than the other way around.”

Read more…

“… regardless of the situation — for example, in countries that have adopted sound economic policies or improved government institutions — or the type of assistance involved, aid does not appear to stimulate growth over the short or long term.”

Challenging the simplistic but seductive view that increased assistance from rich countries is likely to put many poor countries on the path to prosperity, a new study on the impact of foreign aid finds “little evidence” that it ever has a positive effect on economic growth.

In Aid and Growth: What Does the Cross-Country Evidence Really Show? (NBER Working Paper No. 11513), co-authors Raghuram Rajan and Arvind Subramanian conclude that regardless of the situation — for example, in countries that have adopted sound economic policies or improved government institutions — or the type of assistance involved, aid does not appear to stimulate growth over the short or long term.

They point out that their exhaustive analysis should not be taken as an argument that aid cannot ever help the growth of countries that receive it, only that there is “no discernible robust impact of aid on growth, positive or negative” in the past.

Read more…