I.C.N.I.E.

Metro view

?

MENTERI Keuangan Agus Martowardojo menunjuk Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Fuad Rachmany sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Tjiptardjo. Fuad mendapat tugas untuk memenuhi target penerimaan pajak dan memperbaiki kinerja aparat pajak.

Tugas yang tidak mudah karena memang tantangannya tidak ringan. Persoalan integritas aparat pajak sedang mendapat sorotan tajam menyusul terungkapnya kasus Gayus Tambunan. Bagaimana karyawan Golongan IIIA bisa memiliki simpanan lebih dari Rp 100 miliar, padahal ia baru empat tahun bekerja.

Tidak semua aparat pajak memang bermental buruk dan merugikan negara seperti Gayus. Namun sulit untuk menerima bahwa Gayus bermain sendirian dalam mengatur pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan pengusaha.

Kita tahu bahwa ada 151 perusahaan yang selama ini menggunakan “jasa” Gayus. Kita belum tahu berapa besar potensi kerugian yang dihadapi negara karena pembayaran yang direkayasa oleh Gayus. Yang jelas, Gayus menerima lebih Rp 100 miliar dari “jasa” yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu.

Read more…

Editorial Media Indonesia

Kinerja !

ADAKAH badan usaha milik negara (BUMN) yang ideal di negeri ini? Bukan pekerjaan gampang untuk menjawabnya. Apalagi hingga saat ini pembicaraan di seputar BUMN belum bisa beranjak jauh dari posisinya sebagai sapi perah kepentingan politik, kepentingan kekuasaan.

Padahal, berbagai imbauan agar politisasi BUMN diakhiri terus-menerus digemakan. Kenyataannya, tangan-tangan jail yang ingin menjadikan BUMN sebagai sapi perah tak kenal menyerah.

Itulah, misalnya, yang terjadi dengan PT Krakatau Steel saat melakukan penawaran saham perdana pekan lalu. Pemerintah mematok terlalu rendah saham produsen baja terbesar di Asia Tenggara tersebut dan menjadikannya ajang berburu rente.

Read more…

Sumber: Editorial Media Indonesia

demo ... krasi?

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi memajukan kesejahteraan umum, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Read more…