I.C.N.I.E.

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

G.I.A.

Kebijakan Rekstrukturisasi terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Faktor 1). ketepatan memilih srategi, 2). perubahan terpimpin, 3). kemandirian manajemen dan 4). orientasi kewirausahaan menjadikan proses restrukturisasi tahun 1998-2001 dan 2005-2008 berhasil. Sejak tahun 2007, laba operasi Garuda Indonesia mulai positif yaitu Rp 221,2 miliar, meningkat menjadi Rp 1.187 miliar tahun 2008 dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 1200 miliar.

Hal itu disampaikan oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Abdulgani, dalam ujian promosi doktor Sekolah Pascasarjana, Sabtu (24/7). Bertindak selaku promotor Prof. Dr. mardiasmo, MBA. Ak., dan Ko-promotor Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D., dan Prof. Dr. Yeremias T.Keban, MURP.

Dalam mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Pengaruh Restrukturisasi Terhadap peningkatan Kinerja PT. Garuda Indonesia”, Abdulgani mengatakan perubahan terpimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja garuda Indonesia saat ini. Menurutnya, pimpinan yang memotivasi merupakan indikator yang paling sesuai diterapkan di perusahaan maskapai penerbangan. Disamping pimpinan yang antisipatif dan inspirasi.

Read more…

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

tax audit ... dirandom !

Masalah pajak hingga saat ini masih saja menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah kasus pajak yang muncul akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Hal ini tentunya memberi dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pandapatan negara melalui pajak.

Meinarni Asnawi, S.E., M.Si., staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, mengatakan:  cara ekstensifikasi dan intensifikasi dapat dan umum digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. “Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, baik ektensifikasi maupun intensifikasi, bisa dilakukan melalui aspek psikologis dan ekonomi,” katanya dalam ujian terbuka program doktor di Auditorium BRI FEB UGM, Jumat (28/1).

Read more…

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

Rush ... !

Krisis perbankan di Indonesia pada 1998 memberikan alasan untuk dilakukannya penjaminan simpanan guna meredakan: 1). kepanikan deposan dan 2). mengembalikan kepercayaan publik karena kondisi perbankan yang relatif buruk. Namun, penjaminan simpanan ini ditengarai melemahkan peran kontrol publik/deposan dan pemegang saham dalam mengendalikan risiko perbankan.

Penjaminan simpanan dapat memicu para pemegang saham untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat karena kegagalan bank akan menjadi beban pemegang saham minoritas, lembaga penjaminan atau deposan. Di sisi lain, kontrol terhadap risiko perbankan oleh deposan melemah karena simpanannya telah dijamin oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan (LPS).

Demikian dikatakan oleh Taswan, S.E., M.Si., staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Semarang, dalam ujian terbuka program doktor di Auditorium BRI Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Senin (7/2). Pada kesempatan tersebut, Taswan memaparkan disertasi berjudul “Kepemilikan Bank, Kepatuhan Regulasi, dan Disiplin Pasar”.

Read more…

Oleh: Teten Masduki, Kompas, Senin, 19 April 2010

Teten Masduki

ISTILAH mafia sering dipakai untuk menjelaskan jejaring rezim korupsi, yang kini mulai terbongkar di sana-sini. Karena bersifat korupsi transaktif, mafia pajak termasuk yang paling sulit dibongkar.

Namun, kini dengan sistem pelacakan pencucian uang, agak mudah menjejaki pegawai pajak yang memiliki kekayaan tak wajar. Indikator yang sering dipakai untuk menduga penyimpangan pajak adalah ketidakakuratan antara pendapatan pajak dan angka pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, jumlah uang yang beredar dalam satu periode. Jumlah potensi pajak yang masuk ke kas negara tidak lebih dari sepertiganya, seperti ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Saat ini setoran pajak telah mencapai 60 persen dari APBN; bisa dibayangkan berapa potensi pajak yang lenyap.

Dari testimoni jujur para pegawai pajak yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mafia pajak, seperti terungkap dalam buku Berbagi Kisah dan Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (2009), kita bisa memahami bagaimana melembaganya budaya korupsi.

Read more…