Sumber: cetak.kompas.com, 30 Maret 2011
Jakarta, Kompas – Relasi antara kepentingan politik dan bisnis menjadi bangunan utama penyokong terjadinya korupsi di daerah. Kesimpulan ini diambil dari riset Indonesia Corruption Watch.
Donasi ... utk proyek atau lisensi
Hasil riset ”Pemetaan Kepentingan Bisnis Politik di Daerah” oleh ICW di empat daerah menunjukkan pola yang sama, relasi penguasa dengan kelompok bisnis menjadi fondasi kuat terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
ICW melakukan riset di empat kota, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Muna (Sulawesi Tenggara), dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut peneliti ICW, Ade Irawan, di Jakarta, Selasa (29/3), pemilihan keempat kota ini dilatarbelakangi oleh sektor unggulan setiap daerah.
“Donasi dari kelompok bisnis kepada politisi atau penguasa tidak pernah gratis. Konsesinya bisa berupa proyek atau lisensi tertentu,” ujar peneliti ICW, Abdullah Dahlan.
Baca Selengkapnya
Sumber: Kartono Mohamad*, dalam metrotvnews.com
Medical Errors
Berapa besar kesalahan medik terjadi dalam sebuah rumah sakit, atau di semua rumah sakit di Indonesia? Masalah itu belum pernah diteliti dan nampaknya sulit diketahui karena kecenderungan dokter untuk mengelak jika dinyatakan ada kesalahan.
Kesalahan medik di sebuah pelayanan kesehatan seperti rumah sakit bukan saja merugikan pasien secara fisik, tetapi juga secara ekonomis karena kesalahan itu dapat mengakibatkan biaya pengobatan menjadi semakin besar.
Belum lagi kalau dihitung jumlah kematian yang seharusnya dapat dihindarkan. Penelitian tentang “medical error” akan dapat mengukur kadar efisiensi dan efektivitas suatu pengobatan dalam lingkup rumah sakit. Ini adalah bagian dari tolok ukur mutu pelayanan yang seharusnya dilakukan secara periodik dan terus-menerus. Ini adalah bagian dari tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mengendalikan mutu pelayanan medik di rumah sakit. Read more…
sumber: Laporan Khusus KOMPAS.COM
Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?
Sungguh, sesuatu yang tak mudah menjawab itu semua. Namun, jika kita merunut dari pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini, dengan titik berat di kabupaten/kota, yang dimulai tahun 1999, serasa semakin sering saja ada pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD, yang digiring ke kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi.
Bahkan, selama periode Januari-Juni 2010 saja, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka. Mereka bukan semuanya pejabat, memang, karena ada pula pengusaha dan masyarakat yang terjerat korupsi.
Read more…
Sumber: Matt Nesvisky, nber.org
This study provides new evidence of the importance of fiscal-monetary interactions as a crucial determinant of the effects of fiscal policy on GDP.
In How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers? (NBER Working Paper No. 16479), co-authors Ethan Ilzetzki, Enrique Mendoza, and Carlos Vegh show that the impact of government fiscal stimulus depends on key country characteristics, including: the level of development, the exchange rate regime, openness to trade, and public indebtedness.
After analyzing a quarterly dataset on government expenditures for 44 countries (20 high-income and 24 developing) from 1960 to 2007, they conclude that the output effect of an increase in government consumption is larger in industrial than in developing countries.
That response — which is called the fiscal multiplier — is relatively large in economies operating under a predetermined exchange rate, but it is zero in economies operating under flexible exchange rates. Finally, they conclude that fiscal multipliers are smaller in open economies than in closed economies, and are zero in high-debt countries.
Read more…
Meuthia Ganie-Rochman, MetroTVnews.com
Meuthia Ganie-Rochman
Ke mana arah ekonomi politik Indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada fokus perhatian pengetahuan apa yang dipandang penting diketahui, dikembangkan, dan diangkat ke publik. Salah satu analisa yang pada masa pemerintahan Soeharto mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik Orde Baru. Buku, artikel, dan seminar banyak dihasilkan dan diselenggarakan untuk memahami bagaimana politik memengaruhi pengalokasian sumber daya melalui kegiatan ekonomi.
Pada masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian. Perhatian publik dan cendekiawan terhisap pada masalah perubahan sistem politik dan tata kelola pembangunan. Mengapa analisa ekonomi politik penting? Pola-pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara –tidak hanya institusi pemerintah melainkan juga institusi dewan perwakilan rakyat – akan memengaruhi struktur dan kegiatan di bidang ekonomi, serta akan menentukan siapa yang mendapat keuntungan dari pola ekonomi tersebut. Dengan demikian, analisa ekonomi politik tidak berhenti pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat bagaimana sumber daya tersebut memengaruhi atau dipengaruhi oleh para pelaku di bidang ekonomi.
Read more…
Recent Comments