Home > Artikel, Diskusi, Regulasi > Kesempatan Ketiga untuk Birokrasi

Kesempatan Ketiga untuk Birokrasi

Sumber: kompas.com

Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan mengurus surat izin mengemudi dengan biaya: di atas seratus ribu dan di bawah seratus ribu, sudah pasti opsi kedua yang akan diambil. Masalah apakah yang mengeluarkan SIM itu kepolisian atau pihak lain, bahkan swasta, tidak jadi soal.

Kira-kira seperti itulah salah satu ilustrasi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan di Jerman. ”Ini sekadar contoh bagaimana biaya transaksi itu menjadi isu penting untuk rasionalisasi birokrasi. Biaya transaksi yang lebih murah menjadi salah satu ukuran efektivitas birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.

Jika biaya transaksi untuk memberdayakan birokrasi lebih besar ketimbang menggunakan institusi privat, pelayanan publik itu bisa ditransfer kepada pihak yang bisa melakukannya dengan lebih efektif.

Bobroknya birokrasi pemerintah menjadi penyakit laten yang membebani masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, birokrasi yang buruk mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

CEO Garuda Food Grup Sudhamek mencontohkan supply chain cost yang mencakup biaya transportasi, penyimpanan, dan pergudangan di industri makanan dan minuman di Indonesia mencapai 18 persen. Bandingkan dengan biaya di negara-negara maju yang 9-10 persen. Sementara profit bisnis makanan dan minuman di Indonesia hanya 4-5 persen. Maka, bisa dibayangkan berapa besar dampak inefisiensi itu terhadap kegiatan ekonomi.

Secara sederhana, peran negara dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan seperti yang diharapkan. Sejatinya, birokrasi adalah instrumen bagi negara untuk menjalankan perannya dalam kegiatan ekonomi tersebut. Maka, birokrasi yang tidak efektif justru bakal menghambat pembangunan. Celakanya, itulah yang terjadi di Indonesia.

Erani melihat birokrasi di Indonesia berjalan bukan karena ada aturan main yang jelas, tetapi lebih karena instruksi dari atas. Contoh gampangnya bisa dilihat dalam masalah perizinan.

Saya tidak yakin para investor itu punya daftar detail atas aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau mau ngurus izin ada berapa meja, tiap meja makan waktu berapa lama, ongkosnya berapa. Yang mereka tahu justru orang-orang kunci yang bisa digunakan untuk mempercepat proses,” kata Erani.

Agar efektif, seharusnya birokrasi memiliki aturan main yang jelas. Aturan main itu mencakup ruang lingkup pembagian tugas, pengukuran kinerja, sampai ke pengawasan dan penegakan aturan bagi yang melanggar. Absennya aturan main yang jelas akan menyuburkan praktik-praktik yang kolutif dan koruptif.

Menurut Erani, kelembagaan yang ideal dicirikan oleh tiga aspek penting. Pertama, adanya kepastian atas hak kepemilikan (property right). Pengakuan atas hak kepemilikan di masyarakat akan menjadi insentif bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. ”Apakah kita sudah benar-benar menganut private property right? Kalau ya, mengapa pembajakan masih terus ditoleransi?” ujar Erani.

Ciri kedua adalah membatasi perilaku memburu rente (rent- seeking behavior) yang biasanya dilakukan oleh politisi, elite, dan kelompok berpengaruh lainnya yang berusaha mendapat keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar. Seharusnya, aturan main dalam kelembagaan ekonomi bisa mencegah perilaku mencari rente tersebut. Lebih jauh lagi, pemerintah bahkan seharusnya sudah bisa memperkirakan kemungkinan ada tidaknya celah rent seeking ketika membuat sebuah aturan.

Katakanlah dalam soal gula, dengan tata niaga impor yang semacam itu, mungkinkah tidak ada tindakan pemburu rente,” kata Erani. Kegagalan membuat aturan main yang mencegah terjadinya perilaku mencari rente justru akan membuat tindakan yang semula sembunyi-sembunyi dilakukan secara terbuka.

Ciri ketiga dalam kelembagaan yang ideal adalah adanya kesempatan yang sama (equal opportunity) bagi semua pelaku ekonomi, khususnya dalam meningkatkan kapasitas individu maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini upaya Indonesia hanya sebatas membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Lemahnya institusi birokrasi tidak lepas dari dibangun melalui prosedur dan seleksi yang tidak matang. Akibatnya, birokrasi Indonesia tumbuh menjadi tidak kompeten. Sebenarnya, yang dibutuhkan dari sebuah birokrasi bukanlah intervensi berupa kebijakan dalam jumlah banyak. Yang penting adalah kebijakan itu kuat dan bisa benar-benar dijalankan. Intervensi terbatas yang kuat (strong but limited intervention) adalah ciri birokrasi yang efisien.

Reformasi birokrasi

Di tengah kondisi kompetensi birokrasi kita yang rendah, dan semakin besar ruang lingkup intervensi itu, kecenderungan untuk gagal akan semakin besar. Aspek kekuatan dalam keterbatasan ini menjadi titik pijak dalam melakukan reformasi atas birokrasi. Dengan semua kekurangan birokrasi Indonesia, Erani menilai dibutuhkan selected reform pada sektor- sektor pelayanan strategis yang tingkat moral hazard-nya tinggi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi sangat diperlukan dalam sektor perizinan penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, pajak dan bea cukai, imigrasi, perhubungan, ketenagakerjaan, dan pertanahan.

Dalam beberapa sektor, reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilakukan sebatas di pemerintah pusat karena terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah, diperlukan pula desentralisasi reformasi.

Pemerintah perlu mengingat bahwa semakin banyak kewenangan yang diberikan ke daerah berarti semakin besar pula derajat desentralisasi reformasi birokrasi yang dibutuhkan. Jika melihat banyaknya peraturan daerah yang bermasalah, pemerintah memiliki kerja besar di sini.

Selain mempertimbangkan aspek kelembagaan, reformasi yang menyangkut pelayanan publik juga perlu mempertimbangkan biaya transaksi atas setiap pelayanan yang diberikan. Sebagaimana contoh pengurusan SIM di atas, penghitungan biaya transaksi menjadi isu krusial yang harus diperhitungkan dalam mendesain reformasi birokrasi. Yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan birokrasi untuk mencari informasi, mendesain kontrak, melakukan penegakan, dan seterusnya.

Lalu, apa ukuran keberhasilan sebuah reformasi birokrasi? Erani mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu berorientasi pada output, melainkan lebih pada kemajuan bertahap yang berhasil dicapai (part partial progress). ”Jangan kita bilang perizinan harus selesai dalam waktu 15 atau 30 hari, tetapi dilihat seperti apa kemajuannya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan seperti apa. Tidak perlu ambisius, tetapi gradual,” kata Erani.

Ia sepakat bahwa perbaikan remunerasi yang diikuti penindakan keras tetap diperlukan sebagai bagian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pengawasan dan penegakan tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai kelompok penekan.

Intinya, reformasi harus dibuat serasional mungkin agar benar-benar bisa diterapkan. Setidaknya, inilah bentuk kesempatan ketiga yang bisa kita berikan agar negara kembali pada perannya.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.