Home > Artikel, Diskusi, Regulasi > Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan

Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan

Oleh: Nanang Indra Kurniawan (kompas.com, 02 April 2011

Kecamatan sbg unit pelayanan publik?

Di berbagai kesempatan Wali Kota Yogyakarta sering menegaskan, kecamatan akan ditata sebagai duta pemerintah kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan posisi ini, arah penataan kecamatan sangat jelas: sebagai unit pelayanan publik.

Dengan demikian, kecamatan di Kota Yogyakarta idealnya akan diarahkan sebagai perangkat pelayanan, pengikat kebijakan sektoral di kecamatan, serta penghubung antara instansi sektoral dengan kelurahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam program- program pembangunan.

Kenyataannya, visi ini belum bisa maksimal karena persoalan yang terkait dengan share kewenangan dari instansi sektoral, infrastruktur, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kecamatan, dan lain-lain. Intinya, kecamatan di Kota Yogyakarta, juga di daerah lain, menghadapi tantangan penguatan kelembagaan.

Dalam hiruk pikuk otonomi daerah selama delapan tahun ini, bahasan tentang kecamatan hampir tidak pernah menjadi fokus serius yang dikaji publik, pembuat kebijakan, akademisi, maupun kalangan NGO (non-governmental organization). Pasalnya, kebijakan desentralisasi lebih memberi penekanan pada peran kabupaten/kota atau desa dalam pengembangan pemerintahan di level lokal. Dari pengalaman masa lalu, kecamatan telah memainkan peran penting dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya.

Dalam kajian yang dilakukan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM di berbagai daerah tahun 2000-2007 diindikasikan, pada era desentralisasi kecamatan mengalami pemandulan fungsi. Ini juga terlihat di Kota Yogyakarta, yaitu kecamatan menghadapi dilema serius. Di satu sisi masyarakat masih membayangkan kecamatan seperti masa lalu dengan peran kewilayahannya dianggap masih ada sehingga ekspektasi terhadap kecamatan masih tinggi. Buktinya, kecamatan menjadi tempat pengaduan persoalan masyarakat mulai dari bencana, perkelahian, anak jalanan, sampai masalah sampah.

Delegasi kewenangan

Di sisi lain regulasi yang ada tidak memberi cukup ruang bagi kecamatan untuk memainkan peran-peran yang dibayangkan publik tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mentransformasi kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Intinya, posisi kecamatan digeser dari “perangkat wilayah” dalam asas dekonsentrasi menjadi “perangkat daerah” dalam asas desentralisasi.

Maka, peran kecamatan ditentukan oleh bagaimana bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan. Masalahnya di hampir semua daerah di Indonesia kecamatan belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati/wali kota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. Sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki instansi sektoral. Masih ditambah dengan tidak mudahnya membuka kesediaan instansi sektoral untuk berbagi kewenangan dengan kecamatan karena terkait dengan pembagian sumber daya.

Pemberdayaan kecamatan dalam pembangunan daerah akan tergantung pada politik pemerintah daerah terhadap kecamatan dan kelurahan/desa. Jika kelurahan dan desa diperkuat sebagai ujung tombak pelayanan publik maka implikasinya kecamatan hanya akan menjalankan fungsi yang relatif minor, misalnya koordinasi. Namun, kalau kecamatan yang diperkuat, kelurahan/desa akan menjadi institusi penopang bagi fungsi-fungsi kecamatan. Di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta, posisi politik pemerintah daerah cukup jelas, memperkuat kecamatan sebagai basis pelayanan publik.

Meski ada komitmen menguatkan kelembagaan kecamatan, dalam praktiknya pemerintah daerah masih mengalami problem dalam dua hal. Pertama, masih lemahnya share urusan dari instansi sektoral ke kecamatan. Kedua, adanya kecenderungan untuk melakukan pengaturan kelembagaan kecamatan yang seragam sehingga gagal merespons kebutuhan dan konteks lokal kecamatan.

Idealnya ada dua pola pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota kepada kecamatan, yaitu pola homogen dan heterogen. Dalam pola homogen, kecamatan diasumsikan memiliki potensi dan karakteristik yang relatif sama sehingga diberikan kewenangan delegatif dan struktur organisasi yang sama pula. Dalam pola heterogen, kecamatan menerima kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi obyektif kecamatan yang bersangkutan sehingga dimungkinkan adanya struktur organisasi kecamatan yang beragam.

Dalam riset S2 PLOD UGM di Kota Yogyakarta, pola homogen bisa diterapkan di daerah ini karena Kota Yogyakarta memiliki corak urban yang bersifat rata-rata di semua kecamatan serta karena luas daerah yang termasuk kecil. Sementara riset yang dilakukan sebelumnya di Sleman dan Kabupaten Magelang menunjukkan pentingnya penataan secara heterogen di dua daerah ini mengingat tiap kecamatan memiliki potensi ekonomi dan kompleksitas persoalan yang relatif berbeda.

Fungsi kecamatan dalam pelayanan publik ditentukan kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan pola mana yang diambil. Pemetaan karakter-karakter kecamatan akan menentukan pola delegasi kewenangan.

Selain itu, penguatan kecamatan hanya terjadi jika bupati/wali kota memiliki inisiatif yang kuat untuk mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan sehingga aktivitas-aktivitas sektoral terikat dalam logika kewilayahan. Maka, keluhan dari para camat yang sering mengatakan bahwa kecamatan itu ibaratnya diculke sirahe, dicekeli buntute (dilepas kepalanya, tapi dipegang ekornya) semakin minimal. Selama ini kecamatan menanggung tanggung jawab yang besar, tapi tak memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup.

Namun, perlu dipahami penataan kecamatan tetap berada dalam koridor penguatan tata hubungan fungsional dengan kelembagaan lain, bukan untuk memperkuat posisi kekuasaan kecamatan. Intinya, penataan kecamatan adalah alat untuk mencapai penguatan kapasitas governance pemerintah lokal.

Nanang Indra Kurniawan Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM Yogyakarta

  1. April 7th, 2011 at 15:19 | #1

    Memang benar juga ya. Selama ini kecamatan menanggung tanggung jawab yang besar, tapi tak memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup.

    Bukti riilnya: Dipaksa punya visi dan misi yg bagus, tetapi pilihan program dan kegiatannya sangat dibatasi, yg sangat nampak pada: pembatasan kewenangan maupun alokasi anggarannya.

    Jadi, sangat perlu dan penting untuk ditata ulang. Intinya harus tetap pada mencapai penguatan kapasitas governance pemerintah lokal dan bukan untuk memperkuat posisi kekuasaan kecamatan.

    Kalau tujuan di atas kejauhan, sekedar untuk fungsionalisasi yg utuh atas peran koordinasi Kecamatan terhadap program2 SKPD di kecamatan juga sangat bagus tuh.

  2. hermada dekiawan
    April 6th, 2011 at 07:38 | #2

    Sudah saatnya kecamatan dilibatkan tidak semata-mata pada fungsi pelayanan publik, tapi juga dalam aspek perencanaan strategis.

    Di Yogyakarta misalnya, penghitungan PDRB belum sampai pada level kecamatan. Hal ini akan menyulitkan kecamatan dalam mengenali potensi dan permasalahan ekonomi wilayahnya.

    Oleh karena itu perlu disusun suatu mekanisme yang memungkinkan kecamatan memiliki ketrampilan atau skill dalam indentifikasi potensi dan permasalahan ekonomi. Dengan demikian, penyusunan renstra daerah betul2 akan sesuai dengan potensi dan permasalahan dengan pendekatan wilayah, meski tidak berarti semua sektor dapat ditangani kecamatan (seperti pendidikan misalnya). Namun, setidak-tidaknya renstra yang disusun daerah akan lebih tajam dan lebih efektif dalam implementasi dan pencapaian tujuan.

    Langkah kongkrit yang perlu disusun adalah:
    (1) buat perda yang menyangkut tugas-tugas kecamatan kaitannya dengan pembangunan ekonomi wilayah,

    (2) lakukan koodinasi seluruh kecamatan dengan Bappeda dan SKO terkait,

    (3) adakan pelatihan bagi kecamatan agar kecamatan mampu mengenali potensi dan permasalahan ekonomi,

    (4) kecamatan harus mampu menyusun PDRB (tidak hanya “Kec. Dalam Angka” saja,

    (5) Bappeda menyusun instrumen yang memudahkan kecamatan mengenali potensi dan permasalahan,

    (6) SDM kecamatan dalam jangka panjang harus dipersiapkan utk tugas-tugas berat,

    (7) libatkan kecamatan (dalam batas-batas tertentu) dalam implementas renstra secara lebih terukur.

    Hal ini akan mempercepat proses penguatan kelembagaan kecamatan. Kecamatan jgn difungsikan hanya pada pelayanan administrasi saja, tapi harus diperluas.

  1. No trackbacks yet.