Home > Artikel, Diskusi > Menilai Kembali Konsep New Institusional Economics

Menilai Kembali Konsep New Institusional Economics

October 20th, 2013 humas Leave a comment Go to comments

Oleh: Hermada Dekiawan (hermada_dekiawan@yahoo.com) 1 2
Mahasiswa Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM

KONSEP NIE WILLIAMSON

Oliver E. Williaomson merupakan ahli ekonomi dari University of California Berkeley yang telah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 2009 atas kontribusinya dalam pengembangan ekonomi kelembagaan, khususnya atas pemikiraanya dalam pengembangan transaction cost economics.  Penghargaan Nobel tersebut menyusul Douglass C. North yang juga mendapatkan Nobel atas pengembangan ekonomi kelembagaan pda tahun 1993.

Istilah new institutional economics atau ekonomi kelembagaan baru muncul pertama kali dari Williamson pada tahun 1975. Ekonomi Kelembagaan Baru menurut Williamson (2000:595)3 diliputi oleh tiga hal mendasar, yaitu:

  1. masih banyak ketidaktahuan atau kebingungan tentang makna “institutions”,
  2. kemajuan dalam studi kelembagaan (institutions), serta
  3. perlunya menerima pluralisme sampai munculnya teori yang mempersatukan (unified theory).

Berkaitan dengan ketidaktahuan atau kebingungan arti “lembaga”, dinyatakan oleh Williamson (2008) karena kompleksnya arti atau makna kelembagaan. Menard dan Shirley (2008:1)4 menyatakan bahwa kelembagaan merupakan: aturan, norma, dan larangan  yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan lingkungan.

Brousseau dan Glachant (2008)5 serta Jaya (2010)6 memperjelas bahwa ekonomi kelembagaan baru merupakan outcome dari suatu proses yang evolusioner, bukan didasarkan pada fondasi yang direncanakan sehingga ekonomika kelembagaan baru tidak didasarkan pada hasil hipotesis dari berbagai teori.

Menurut Williamson (2008), pendapat ekonomi neoklasik bahwa teori organisasi kekurangan dalam hal scientific juga memperkuat kompleksnya masalah kelembagaan.

Matthews dalam Williamson (2008) berpendapat bahwa ekonomi kelembagaan baru dihadapkan pada dua hal, pertama, institusi merupakan hal penting (institutions do matter), kedua, faktor-faktor kelembagaan rentan dalam menganalisis melalui perangkat teori ekonomi.

Ekonomi kelembagaan baru tidak menolak teori para ekonomi klasik atau neoklasik, misalnya tentang masalah kelangkaan atau masalah kompetisi. Ekonomi Kelembagaan Baru juga dianggap sebagai pengembangan Ekonomi Kelembagaan Lama, meskipun menurut Hodgson (1998:175) merupakan hal sangat sulit karena tidak dapat ditentukan secara tepat faktor yang membedakan, namun Hodgson (1998) dan Lieberherr (2009:1)7 melihat faktor yang membedakan diantara keduanya adalah Ekonomi Kelembagaan Lama kurang didasarkan pada kerangka teoritis dan empiris, hanya secara deskriptif serta terlalu menekankan pada sejarah perekonomian.

Ekonomi Kelembagaan Lama juga menolak asumsi Ekonomi Neoklasik sedangkan Ekonomi Kelembagaan Baru mengakomodasi pandangan Ekonomi Neoklasik, dan Ekonomika Kelembagaan Lama sering melakukan generalisasi terhadap suatu permasalahan yang spesifik (Joskow, 2004:8)8.

Williamson (2000) menggunakan model Empat Level Analisis Sosial (Four Level of Social Analysis) untuk memberikan deskripsi perubahan faktor kelembagaan dari waktu ke waktu. Argumentasi Williamson tersebut dipandang rasional, misalnya untuk mengubah adat, tradisi, budaya, dan sejenisnya berada pada level pertama yang memiliki implikasi bahwa hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama (menurut Williamson 100 sampai 1000 tahun).

Sementara itu level keempat yang berisikan alokasi sumber daya dan tenaga kerja (dari sisi harga, jumlah, dan insentif) berlangsung kontinyu. Level keempat ini dapat dipandang sebagai “akomodasi” dari pandangan neoklasik tentang fungsi produksi, yaitu perubahan keseimbangan pasar faktor produksi berpengaruh terhadap perubahan kelembagaan. Di level keempat ini pula, manusia sebagai pelaku (human actors) serta peran ahli psikologi menjadi sangat vital. Perubahan kelembagaan sebagaimana yang dinyatakan oleh North (1995)9 dalam Menard  dan Shirley (2005:25), tidak akan pernah berakhir.

KRITIK EKONOMI KELEMBAGAAN (BARU)

Ekonomi kelembagaan telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dari cukup banyaknya penerima penghargaan nobel yang berasal dari para ahli ekonomi kelembagaan, baik “baru” maupun “lama”. Selain itu, pemikiran dan diskusi mengenai ekonomi kelembagaan baru juga berkembang dengan cepat (Williamson, 2000). Namun, hal tersebut bukanlah berarti tidak ada kritik atau kelemahan dari ekonomika kelembagaan baru.

Pertama, teori ekonomi kelembagaan baru masih terlalu abstrak, karena banyak variabel atau faktor yang berinterseksi/beririsan (hukum, antropologi, psikologi, budaya, dan sebagainya). Hal ini dapat menyebabkan sulitnya menemukan akar masalah utama dalam suatu permasalahan mengingat karakterisitik ekonomi kelembagaan yang berusaha untuk mengeksplorasi suatu permasalahan dari berbagai faktor, yang pada akhirnya bermuara pada faktor lembaga. Masalah-masalah sosial tersebut akan saling berinteraksi sehingga tidak mudah untuk menemukan faktor yang mempengaruhi dan faktor yang dipengaruhi.

Kedua, meskipun ekonomi kelembagaan baru masih mengakomodasi pandangan neoklasik khususnya dalam hal pemodelan, namun memasukkan unsur kelembagaan dalam sebuah model bukanlah masalah sederhana sehingga analisis kuantitatif faktor kelembagaan dalam suatu model ekonometrik misalnya, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan neoklasik. Untuk itu analisis faktor kelembagaan yang bersifat kuantitatif dalam ekonomika kelembagaan lebih ditekankan pada deskriptif analitis. Model neoklasik yang cenderung dinamis sementara kelembagaan sendiri cenderung statis (karena perubahan kelembagaan khususnya adat, budaya, tradisi, dan mindset umumnya berlangsung sangat lama), merupakan permasalahan sendiri dalam pembentukan model ekonometrik yang memasukkan faktor kelembagaan.

Ketiga, perubahan faktor kelembagaan yang umumnya berlangsung lama menyebabkan sulitnya mengkaitkan analisis ekonomi kelembagaan dengan misalnya analisis moneter atau fiskal yang biasanya lebih bersifat dinamis. Hal ini menjadikan simplifikasi permasalahan ke dalam suatu model matematik atau ekonometrik sering mengabaikan faktor kelembagaan (yang menurut pandangan neoklasik faktor kelembagaan dianggap konstan), meskipun faktor kelembagaan justru mungkin menjadi isu utama.

Keempat, hubungan antar tahapan dari empat level analisis sosial Williamson masih belum jelas terutama dari sisi karakterisitik dan pengukurannya. Williamson masih terlalu abstrak dalam menganalisis masing-masing level dan analisis tersebut tidak mempertimbangkan sejarah atau perkembangan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lain.

Kritik ekonomi kelembagaan juga muncul dari Ankarloo dan Palermo (2004)10, Foss dan Klein (2005)11, serta Meramveliotakis dan Milonakis (2010)12. Williamson hanya fokus pada kegagalan pasar yang disebabkan oleh biaya transaksi tanpa mempertimbangkan penyebab lainnya dari kegagalan pasar.

Selain itu, biaya transaksi tidak  didefiniskan dengan jelas oleh Williamson dari sisi definisi, operasionalisasi, dan pengukuran. Williamson juga menggunakan lembaga keuangan non pasar (non market institutions) sebagai solusi atas kegagalan pasar. Pasar bukanlah sebuah kondisi primodial yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kelembagaan (kapitalis), sementara Williamson menyatakan “in the beginning there were markets”. Selain itu Williamson dianggap menggunakan perbandingan statis (comparative static) terhadap evolusi kelembagaan, dan konfigurasi akhir kelembagaan tidak tergantung pada kondisi awal (initial condition) kelembagaan.

Kritik lain muncul dari Toye (2000)13 yang menyatakan bahwa kelemahan utama ekonomi kelembagaan baru adalah bahwa sebagai teori utama pembangunan sosial ekonomi, teori tersebut masih kosong. Lembaga merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja perekonomian namun bagaimana lembaga bekerja, teori tersebut tidak memberikan tambahan atas apa yang telah dimiliki sebelumnya. Pada tingkat makroekonomi, biaya transaksi menjadi kabur terutama saat biaya transaksi politik ditambahkan dalam biaya transaksi ekonomi. Di samping itu, ekonomi kelembagaan baru masih menekankan pada isu sentralitas (centrality) dinamika dan evolusi untuk memahami ilmu ekonomi namun hanya memberikan analisis statik.

DAFTAR PUSTAKA

Ankarloo, Daniel and Giulio Palermo (2004). “Anti-Williamson: a MarxianCritique of New Institutional Econimics”. Cambridge Journal of Economics. Vol. 28. No. 3. Cambridge Political Economy Society.

Brousseau, Eric and Jean-Michel Glachant(2008). New Institutional Economics. Cambrdige University Press. New York.

Foss, Nicolai J. And Peter G. Klein (2010). “On Critiques of Transaction Cost Economics”. In: Handbook of Transaction Cost Economics. Edward Elgar Publishing. UK.

Jaya, Wihana Kirana (2010). “Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi UGM. Yogyakarta.

Joskow, Paul L. (2004). “New Institutional Economics: A Report Card”. Presidential Address. The Annual Conference of International Society of  New Institutional Economics. Budapest. Hungary.

Lieberherr, Eva (2009). “Policy Relevance of New Institutional Economics? Assessing Efficiency, Legitimacy, Effectiveness”. Working Paper. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  and TU Delft. Switzerland.

Menard, Claude and Mary M. Shirley (2008). Handbook of New Institutional Economics. Springer-Verlag. Berlin.

Meramveliotakis, Giorgos and Dimitris Milonakis (2010). “Surveying The Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry”. Paper. International Conference IIPPE.

North, Douglass C. (1995). “Institutions and the Performance of Economies Over Time” in: Menard, Claude and Mary M. Shirley (2005). Handbook of New Institutional Economics. Springer-Verlag. Berlin

Toye, John (2000). “The New Institutional Economics and Its Implication for Development Theory”. In: Harris, John, Janet Hunter, and Colin M. Lewis (2000). The New Institutional Economics and  Third World Development. Routledge. New York.

Williamson, Oliver E. (2000). “The New Instituitional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”. Journal of Economic Literature. Vol. XXXVIII.

____________________(2009). “Transaction Cost Economics: The Natural Progression”. Prize Lecture. University of California Berkeley.

______________________ 00 ______________________

1 Tulisan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Ekonomika Kelembagaan II pada Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.

2 Terima kasih atas komentar dari Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc. Tanggung jawab isi tulisan tetap pada penulis.

3 Williamson, Oliver E. (2000). “The New Instituitional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”. Journal of Economic Literature. Vol. XXXVIII.

4 Menard, Claude and Mary M. Shirley (2008). Handbook of New Institutional Economics. Springer-Verlag. Berlin.

5 Brousseau, Eric and Jean-Michel Glachant(2008). New Institutional Economics. Cambrdige University Press. New York.

6 Jaya, Wihana Kirana (2010). “Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi UGM. Yogyakarta.

7 Lieberherr, Eva (2009). “Policy Relevance of New Institutional Economics? Assessing Efficiency, Legitimacy, Effectiveness”. Working Paper. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  and TU Delft. Switzerland.

8 Joskow, Paul L. (2004). “New Institutional Economics: A Report Card”. Presidential Address. The Annual Conference of International Society of  New Institutional Economics. Budapest. Hungary.

9 North, Douglass C. (1995). “Institutions and the Performance of Economies Over Time” in: Menard and Shirley (2005) Handbook of New Institutional Economics.

10 Ankarloo, Daniel and Giulio Palermo (2004). “Anti-Williamson: a MarxianCritique of New Institutional Econimics”. Cambridge Journal of Economics. Vol. 28. No. 3. Cambridge Political Economy Society.

11 Foss, Nicolai J. And Peter G. Klein (2010). “On Critiques of Transaction Cost Economics”. In: Handbook of Transaction Cost Economics. Edward Elgar Publishing. UK.

12 Meramveliotakis, Giorgos and Dimitris Milonakis (2010). “Surveying The Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry”. Paper. International Conference IIPPE.

13 Toye, John (2000). “The New Institutional Economics and Its Implication for Development Theory”. In: Harris, John, Janet Hunter, and Colin M. Lewis (2000). The New Institutional Economics and  Third World Development. Routledge. New York

  1. October 21st, 2013 at 11:12 | #1

    Seperti halnya kasus tragedy of the commons di suatu padang rumput.

    Tragedi terjadi karena para peternak di sekitarnya berlomba-lomba mengambil manfaat dari padang rumput tersebut. Semua berlomba menggembalakan ternaknya di sana, tanpa ada satupun yang berupaya melakukan penanaman ulang.

    Pada akhirnya, padang rumput tersebut rusak dan tidak memberikan manfaat (rumput hijau sebagai pakan ternak) kepada para peternak tersebut.

    Begitu juga dengan dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; semua pihak berlomba mengambil keuntungan pribadi darinya, sehingga cenderung akan berakhir menjadi tragedy of the commons.

    Lalu apakah solusinya menurut NIE? Sepertinya sangat menarik untuk mempelajari solusi yang ditawarkan oleh Elianor Ostrom ya

  2. October 19th, 2013 at 11:46 | #2

    NIE nih sangat menarik. Dulu waktu kuliah, belum ada nih mata kuliah New Institutional Economics.

    Bagaimana ya penerapannya, misalnya di sektor pengelolaan keuangan daerah? Penerapan di sektor pengelolaan keuangan daerah sangat menarik.

    Bukan hanya karena “substansinya” akan lebih mudah kita kenali, tetapi juga rekomendasinya sangat penting karena menyangkut jumlah Pemda yang sangat banyak; bila seluruh pemda berhasil memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerahnya, maka dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat akan lebih besar.

    Mari bayangkan pengelolaan keuangan daerah. Ada banyak para pihak yang terlibat di dalamnya dan masing-masing memiliki NIAT yang berbeda.

    1. Kepala Daerah berniat agar Visinya tercapai dan terpilih kembali.

    2. DPRD pun berniat agar dirinya dapat terpilih kembali

    3. Sedangkan SKPD (Kantor, Badan, Dinas) masih cenderung berniat getting money first

    4. Lalu masyarakat cenderung berniat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan GRATIS.

    Para pihak di atas memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah ATURAN MAIN tentang pengelolaan keuangan daerah.

    Tetapi apakah Aturan Main tersebut SUDAH BERHASIL memadukan seluruh kepentingan di atas ? Apakah semua sudah mengerucut pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?

    Sepertinya belum ya. Mengapakah?

    Apakah karena:

    1. Aturan Mainnya yang salah

    2. Penegakan aturan mainnya yang masih belum optimal

    3. Pemainnyakah yang masih belum optimal

    4. Atau hal lainnyakah?

    Kalau menurut Bang Napi, “Kejahatan bukan hanya karena niat, tetapi juga karena kesempatan! Waspadalah …. waspadalah!”

    Bagaimana menurut teman-teman semua?

  1. No trackbacks yet.