Archive

Author Archive

New Institutional Economics

October 24th, 2008 humas No comments

By Peter G. Klein, University of Missouri at Columbia – Contracting and Organizations Research Institute (CORI)

//papers.ssrn.com/sol3/header/logo_socialThis essay surveys the new institutional economics, a rapidly growing literature combining economics, law, organization theory, political science, sociology, and anthropology to understand social, political, and commercial institutions.

This literature tries to explain: what institutions are, how they arise, what purposes they serve, how they change, and how they may be reformed. Read more…

A Moral Solution to the Moral Hazard Problem

October 22nd, 2008 humas 4 comments

Douglas E. Stevens, Florida State University, and Alex Thevaranjan, Syracuse University – School of Management

In agency theory, offering a flat salary contract under unobservable effort creates a moral hazard problem because the agent is motivated to shirk and provide less than a previously agreed-upon level of effort.

We examine a moral solution to this moral hazard problem. In particular, we present a principal-agent model where the agent possesses some level of moral sensitivity that causes him disutility if he provides less than the agreed-upon level of effort. Read more…

Selamat Datang!

October 22nd, 2008 humas 4 comments

Selamat datang di icnie.org!

//www.icnie.org/images/wihanaKJICNIE adalah Indonesian Community for New Institutional Economics; komunitas peminat New Institutional Economics di Indonesia. Sedangkan situs icnie.org adalah wujud keberadaan ICNIE. Inisiatif pengembangan ICNIE ini kami mulai sejak tahun 2000 sebagai salah satu wujud pengabdian pada masyarakat.

Situs ini kami arahkan sebagai media bersama berbagi visi, ide dan gagasan terkait New Institutional Economics, khususnya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Diharapkan media bersama ini mampu memberikan kontribusi positif bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Sebagai media bersama, kinerjanya sangat ditentukan partisipasi aktif seluruh pihak peminat New Institutional Economics.

Karenanya, dengan hormat kami mengundang bapak, ibu dan saudara sekalian untuk ikut serta aktif berbagi visi, ide dan gagasan sedemikian rupa, sehingga secara bersama-sama kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang teori, permasalahan dan strategi dalam domain New Institutional Economics di Indonesia.

Kecuali disebut secara spesifik, substansi isi dapat berupa hal-hal teknis-praktis terkait masalah-masalah ekonomika kelembagaan yang disajikan secara populer dari kita, oleh kita dan untuk semua.

Kami sebagai fasilitator akan selalu berupaya untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan cakupan, serta kualitas cara penyajian isi situs ini.

Selamat datang, selamat berdiskusi dan selamat menikmati.

Wihana Kirana Jaya
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

Kontak:
• wihana[at]paue.ugm.ac.id
• icnie.humas[at]gmail.com

Categories: Info Tags:

Menemukan Model Pengendalian Merger Di Indonesia

October 21st, 2008 humas No comments

Penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan badan usaha lain adalah salah satu pilihan strategis bagi pelaku usaha untuk peningkatan dan atau mempertahankan volume penjualan serta memperoleh keuntungan yang besar dan memadai.

Tanpa pengendalian, tindakan merger tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 melarang tindakan merger yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagaimanakah Model Pengendalian Merger di Indonesia?

Read more…

Categories: Artikel Tags: , ,

Institutions and Popular Control of Public Policy

October 21st, 2008 humas 1 comment

John G. Matsusaka

In democracy, public opinion is supposed to influence policymaking, yet evidence on the amount of congruence between policy and opinion, or the factors that affect congruence, is scarce.

This paper constructs a simple measure of policy congruence on 10 separate issues in all 50 states. For these policies, states chose the outcome favored by the majority 59 percent of the time, only 9 percent more often than would happen with random policymaking. Read more…