Archive

Archive for the ‘Artikel’ Category

Kepemilikan Saham Terbukti Berpengaruh terhadap Tingkat Risiko Perbankan

February 8th, 2011 humas 1 comment

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

Rush ... !

Krisis perbankan di Indonesia pada 1998 memberikan alasan untuk dilakukannya penjaminan simpanan guna meredakan: 1). kepanikan deposan dan 2). mengembalikan kepercayaan publik karena kondisi perbankan yang relatif buruk. Namun, penjaminan simpanan ini ditengarai melemahkan peran kontrol publik/deposan dan pemegang saham dalam mengendalikan risiko perbankan.

Penjaminan simpanan dapat memicu para pemegang saham untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat karena kegagalan bank akan menjadi beban pemegang saham minoritas, lembaga penjaminan atau deposan. Di sisi lain, kontrol terhadap risiko perbankan oleh deposan melemah karena simpanannya telah dijamin oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan (LPS).

Demikian dikatakan oleh Taswan, S.E., M.Si., staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Semarang, dalam ujian terbuka program doktor di Auditorium BRI Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Senin (7/2). Pada kesempatan tersebut, Taswan memaparkan disertasi berjudul “Kepemilikan Bank, Kepatuhan Regulasi, dan Disiplin Pasar”.

Read more…

Memberantas Mafia Pajak

February 1st, 2011 humas 3 comments

Oleh: Teten Masduki, Kompas, Senin, 19 April 2010

Teten Masduki

ISTILAH mafia sering dipakai untuk menjelaskan jejaring rezim korupsi, yang kini mulai terbongkar di sana-sini. Karena bersifat korupsi transaktif, mafia pajak termasuk yang paling sulit dibongkar.

Namun, kini dengan sistem pelacakan pencucian uang, agak mudah menjejaki pegawai pajak yang memiliki kekayaan tak wajar. Indikator yang sering dipakai untuk menduga penyimpangan pajak adalah ketidakakuratan antara pendapatan pajak dan angka pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, jumlah uang yang beredar dalam satu periode. Jumlah potensi pajak yang masuk ke kas negara tidak lebih dari sepertiganya, seperti ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Saat ini setoran pajak telah mencapai 60 persen dari APBN; bisa dibayangkan berapa potensi pajak yang lenyap.

Dari testimoni jujur para pegawai pajak yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mafia pajak, seperti terungkap dalam buku Berbagi Kisah dan Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (2009), kita bisa memahami bagaimana melembaganya budaya korupsi.

Read more…

Konsolidasi Demokrasi

January 13th, 2011 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

demo ... krasi?

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi memajukan kesejahteraan umum, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Read more…

Membabat Politik Uang

December 19th, 2010 humas 1 comment

Sumber: MediaIndonesia.com

NEGERI ini sesungguhnya memiliki daftar panjang orang-orang yang berkapasitas, berkompetensi, dan berintegritas tinggi untuk menjadi pemimpin di level daerah. Akan tetapi, ratusan pemilu kada langsung di tingkat lokal, ternyata cenderung menghasilkan terpidana.

Penyebabnya tak lain dan tak bukan, karena sistem rekrutmen yang jauh lebih mementingkan gizi daripada visi dan misi. Mutu dikalahkan uang. Bertambah celaka, karena partai politik yang semestinya menjadi salah satu agen demokrasi, justru menyuburkan praktik politik uang.

Partai bahkan dengan sadar dan sengaja membunuh kadernya sendiri, dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang dari luar partai yang ingin berkuasa dengan syarat mereka menyediakan dana. Partai malah sangat kreatif mencari orang-orang berduit untuk dipasang sebagai calon kepala daerah.

Read more…

Mengoreksi Demokrasi

December 19th, 2010 humas No comments

Sumber: MediaIndonesia.com

PESTA reformasi yang berlangsung sejak 1998 nyaris menenggelamkan bangsa ini dalam euforia berlebihan. Demokrasi disujud sebagai dewa penyelamat yang bisa menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Serentak dengan itu, rezim Orde Baru dianggap tidak mewariskan satu pun hal yang bisa diteladani. Orde Baru menjadi stigma yang harus dikubur dalam-dalam dan diberangus karena otoriter dan korup.

Kini, setelah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung dan ratusan pemilihan kepala daerah juga secara langsung, kita harus menimbang kembali banyak hal. Antara lain, kita prihatin karena pemilu hanya dimaknai sebagai medan pertarungan untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan politik uang.

Read more…