Archive

Archive for the ‘Artikel’ Category

The Institutional Structure of Production

October 20th, 2013 humas 5 comments

Ronald Coase

In my long life I have known some great economists but I have never counted myself among their number nor walked in their company. I have made no innovations in high theory.

My contribution to economics has been to urge the inclusion in our analysis of features of the economic system so obvious that, like the postman in G.K. Chesterton’s Father Brown tale, The Invisible Man, they have tended to be overlooked.

Nonetheless, once included in the analysis, they will, as I believe, bring about a complete change in the structure of economic theory, at least in what is called price theory or microeconomics.

What I have done is to show the importance for the working of the economic system of what may be termed the institutional structure of production.

In this lecture I shall explain why, in my view, these features of the economic system were ignored and why their recognition will lead to a change in the way we analyse the working of the economic system and in the way we think about economic policy, changes which are already beginning to occur.

Read more…

Menilai Kembali Konsep New Institusional Economics

October 20th, 2013 humas 2 comments

Oleh: Hermada Dekiawan (hermada_dekiawan@yahoo.com) 1 2
Mahasiswa Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM

KONSEP NIE WILLIAMSON

Oliver E. Williaomson merupakan ahli ekonomi dari University of California Berkeley yang telah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 2009 atas kontribusinya dalam pengembangan ekonomi kelembagaan, khususnya atas pemikiraanya dalam pengembangan transaction cost economics.  Penghargaan Nobel tersebut menyusul Douglass C. North yang juga mendapatkan Nobel atas pengembangan ekonomi kelembagaan pda tahun 1993.

Istilah new institutional economics atau ekonomi kelembagaan baru muncul pertama kali dari Williamson pada tahun 1975. Ekonomi Kelembagaan Baru menurut Williamson (2000:595)3 diliputi oleh tiga hal mendasar, yaitu:

  1. masih banyak ketidaktahuan atau kebingungan tentang makna “institutions”,
  2. kemajuan dalam studi kelembagaan (institutions), serta
  3. perlunya menerima pluralisme sampai munculnya teori yang mempersatukan (unified theory).

Berkaitan dengan ketidaktahuan atau kebingungan arti “lembaga”, dinyatakan oleh Williamson (2008) karena kompleksnya arti atau makna kelembagaan. Read more…

Ekonomi Kelembagaan Baru

October 19th, 2013 humas 1 comment

Sumber: hasyimibnuabbas.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

A.  EKONOMI KELEMBAGAAN
Ekonomi kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar lingkup ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.

Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Sebab, dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari institusi ekonmi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan karena baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya.

Menurut Thorstein Veblen, kelembagaan adalah norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun berproduksi. Dari perspektif sosiologi pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter dan Gunnar Myrdal.

Read more…

Institutions vs. Policies: A Tale of Two Islands

June 8th, 2013 humas 4 comments

Oleh:  Peter Blair Henry dan Conrad Miller, nber.org

Differences in macroeconomic policy choices, not differences in institutions, account for the differing growth experiences of Barbados and Jamaica.

Economists have long believed that there is a correlation between institutions and economic performance. Rich countries, they argue, have laws that provide incentives to engage in productive economic activity. Investors rely on secure property rights, facilitating investment in human and physical capital. Government power is balanced and restricted by an independent judiciary. Contracts are enforced effectively, supporting private economic transactions. Yet these institutional factors are not the only determinants of economic growth, even over horizons of several decades.

Barbados and Jamaica provide a striking counter-example to the institution-focused long-run view of income determination. In Institutions vs. Policies: a Tale of Two Islands (NBER Working Paper No. 14604), authors Peter Blair Henry and Conrad Miller remind us that both countries inherited property rights and legal institutions from their English colonial masters, yet experienced starkly different growth trajectories in the aftermath of independence. From 1960 to 2002, Barbados’ GDP per capita grew roughly three times as fast as Jamaica’s. Consequently, the income gap between Barbados and Jamaica is now almost five times larger than at the time of independence. Since their property rights and legal systems are virtually identical, recent theories of development cannot explain the divergence between Barbados and Jamaica. The authors show that differences in macroeconomic policy choices, not differences in institutions, account for the differing growth experiences of these two Caribbean nations.
Read more…

Categories: Artikel Tags:

Korupsi Politik dan Politik Korupsi

January 7th, 2013 humas 3 comments

Oleh: Eko Prasojo*

"Korupsi Politik dan Politik Korupsi"

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , ,