Archive

Archive for the ‘Artikel’ Category

Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

December 18th, 2012 humas No comments

Oleh: Djohermansyah Djohan, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, dalam tempo.co

P.I.L.K.A.D.A.L.

TEMPO.CO, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari tujuh tahun pengalaman pemilukada langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam prakteknya, pemilukada langsung telah menyuburkan praktek politik uang, dari berupa mahar bagi parpol pengusung, biaya fotokopi KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pemilukada serta biaya untuk merawat konstituen, sampai ke politisasi birokrasi.

Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Buol Amran Batalipu akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi pemilukada langsung di daerahnya. Pemilukada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., “Pemilukada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat”. Read more…

The Value of Bosses

December 15th, 2012 humas No comments

By: Lester Picker, nber.org

Replacing a bad boss with a good one increases productivity of each subordinate’s output by more than 10 percent.

Nilai dari seorang Boss !

One extreme view of the labor market holds that bosses are irrelevant and that worker productivity is unaffected by the choice of supervisor. Anyone can do the supervisor’s job because the supervisor has little direct impact on worker output. At the other extreme, is the view that workers are indistinguishable and that the output of the firm depends only on how well bosses use labor. Whichever is the case, we know that a significant fraction of resources is devoted to supervision: among manufacturing workers, front-line supervisors comprised 10 percent of the non-managerial workforce in 2010; among retail trade workers, front line supervisors comprised 12 percent of the non-managerial workforce.

In The Value of Bosses (NBER Working Paper No. 18317), authors Edward Lazear, Kathryn Shaw, and Christopher Stanton use data from a large service oriented company to examine the effects of bosses on their workers’ productivity. They estimate the daily productivity for 23,878 workers matched to 1,940 bosses over five years and find that bosses vary greatly in productivity, with the difference between the best bosses and the worst bosses being significant. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: ,

Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

November 7th, 2012 humas 1 comment

Oleh: Awan Santosa, SE, M.Sc

IDEI

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasi ekonomi dijadikan sebagai alternatif solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring pelaksanaan otonomi daerah banyak daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekonomi sebagai bagian dalam visi, misi, dan strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkan makin pentingnya orientasi pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyarto, 1997).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang besifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Bagaimanakah mengukur derajat demokratisasi perekonomian Indonesia?

Read more…

Dilema Diskresi di Tengah Godaan Korupsi

July 16th, 2012 humas 6 comments

Sumber: Media Indonesia

PARA pejabat publik terancam dijerat saksi pidana jika mengeluarkan kebijakan (diskresi) yang tidak dianggarkan. Padahal, kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan kondisi yang cepat, semisal dampak bencana alam atau wabah penyakit.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat, yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Subang, salah satu contohnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Eep bersalah sehingga harus mendekam di penjara selama lima tahun. Dia didenda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp2,548 miliar. Vonis MA itu membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung.

Hal yang sama terjadi pada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi tersangka atas dugaan pembantuan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dengan penunjukan langsung pembuatan vaksin flu burung, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp6 miliar. Saat itu Siti Fadilah menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan dan perbekalan rumah sakit untuk mengatasi wabah flu burung. Read more…

Ancaman Empat Gubernur

May 10th, 2012 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

WIBAWA pemerintah pusat kembali dipertaruhkan. Bibit pembangkangan pun terus bersemai lantaran pusat tidak adil memperlakukan rakyat di daerah.

Pembangkangan teranyar ditunjukkan Forum Gubernur Se-Kalimantan pada Senin (7/5). Empat gubernur yang tergabung dalam forum itu kompak menggugat pusat terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah mereka akhir-akhir ini.

Forum gubernur itu menuntut penambahan kuota BBM untuk rakyat Kalimantan karena patokan jatah tahun lalu, yakni 2 juta kiloliter, tidak lagi mencukupi. Akibatnya kelangkaan BBM terus dirasakan warga. Antrean mengular di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari.

Tidak sekadar menuntut, Forum Gubernur Se-Kalimantan juga menyertakan ancaman. Mereka sepakat akan menghentikan produksi hasil tambang jika hingga 31 Mei pemerintah pusat tidak kunjung menambah kuota BBM.

Tuntutan rakyat Kalimantan wajar dicuatkan. Wajar karena bumi mereka termasuk penghasil tambang dan sumber energi terbesar di Republik ini.

Read more…