I.C.N.I.E.

Sumber: Kartono Mohamad*, dalam metrotvnews.com

Medical Errors

Berapa besar kesalahan medik terjadi dalam sebuah rumah sakit, atau di semua rumah sakit di Indonesia? Masalah itu belum pernah diteliti dan nampaknya sulit diketahui karena kecenderungan dokter untuk mengelak jika dinyatakan ada kesalahan.

Kesalahan medik di sebuah pelayanan kesehatan seperti rumah sakit bukan saja merugikan pasien secara fisik, tetapi juga secara ekonomis karena kesalahan itu dapat mengakibatkan biaya pengobatan menjadi semakin besar.

Belum lagi kalau dihitung jumlah kematian yang seharusnya dapat dihindarkan. Penelitian tentang “medical error” akan dapat mengukur kadar efisiensi dan efektivitas suatu pengobatan dalam lingkup rumah sakit. Ini adalah bagian dari tolok ukur mutu pelayanan yang seharusnya dilakukan secara periodik dan terus-menerus. Ini adalah bagian dari tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mengendalikan mutu pelayanan medik di rumah sakit. Read more…

sumber: Laporan Khusus KOMPAS.COM

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?

Sungguh, sesuatu yang tak mudah menjawab itu semua. Namun, jika kita merunut dari pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini, dengan titik berat di kabupaten/kota, yang dimulai tahun 1999, serasa semakin sering saja ada pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD, yang digiring ke kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi.

Bahkan, selama periode Januari-Juni 2010 saja, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka. Mereka bukan semuanya pejabat, memang, karena ada pula pengusaha dan masyarakat yang terjerat korupsi.

Read more…

Meuthia Ganie-Rochman, MetroTVnews.com

Meuthia Ganie-Rochman

Ke mana arah ekonomi politik Indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada fokus perhatian pengetahuan apa yang dipandang penting diketahui, dikembangkan, dan diangkat ke publik. Salah satu analisa yang pada masa pemerintahan Soeharto mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik Orde Baru. Buku, artikel, dan seminar banyak dihasilkan dan diselenggarakan untuk memahami bagaimana politik memengaruhi pengalokasian sumber daya melalui kegiatan ekonomi.

Pada masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian. Perhatian publik dan cendekiawan terhisap pada masalah perubahan sistem politik dan tata kelola pembangunan. Mengapa analisa ekonomi politik penting? Pola-pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara –tidak hanya institusi pemerintah melainkan juga institusi dewan perwakilan rakyat – akan memengaruhi struktur dan kegiatan di bidang ekonomi, serta akan menentukan siapa yang mendapat keuntungan dari pola ekonomi tersebut. Dengan demikian, analisa ekonomi politik tidak berhenti pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat bagaimana sumber daya tersebut memengaruhi atau dipengaruhi oleh para pelaku di bidang ekonomi.

Read more…

Oleh: Bob Widyahartono, antaranews.com

Beijing Consensus

Belakangan ini di kalangan ekonom negeri ini muncul polemik mengenai pro dan kontra neo-liberalisme dan saling mengarahkan tudingan siapa saja penganut/pengagumnya, dan siapa pula yang kontra neo-liberalisme.

Inti neo-liberalisme merupakan referensi/landasan dari Konsensus Washington (Washington Consensus) yang mencuat tahun 1980an dan tidak lama kemudian gagal.

Adam Smith (1776) selaku pencipta teori ekonomi terkenal, yang dasar-dasarnya selama ini dipelajari dan ditekuni kalangan ekonom. Teorinya yang dalam perjalanan waktu berkembang menjadi fundamentalisme pasar dengan kebebasan seluasnya dalam berinisiatif individual dengan campurtangan minimal pemerintah.

Read more…

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

G.I.A.

Kebijakan Rekstrukturisasi terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Faktor 1). ketepatan memilih srategi, 2). perubahan terpimpin, 3). kemandirian manajemen dan 4). orientasi kewirausahaan menjadikan proses restrukturisasi tahun 1998-2001 dan 2005-2008 berhasil. Sejak tahun 2007, laba operasi Garuda Indonesia mulai positif yaitu Rp 221,2 miliar, meningkat menjadi Rp 1.187 miliar tahun 2008 dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 1200 miliar.

Hal itu disampaikan oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Abdulgani, dalam ujian promosi doktor Sekolah Pascasarjana, Sabtu (24/7). Bertindak selaku promotor Prof. Dr. mardiasmo, MBA. Ak., dan Ko-promotor Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D., dan Prof. Dr. Yeremias T.Keban, MURP.

Dalam mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Pengaruh Restrukturisasi Terhadap peningkatan Kinerja PT. Garuda Indonesia”, Abdulgani mengatakan perubahan terpimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja garuda Indonesia saat ini. Menurutnya, pimpinan yang memotivasi merupakan indikator yang paling sesuai diterapkan di perusahaan maskapai penerbangan. Disamping pimpinan yang antisipatif dan inspirasi.

Read more…