Archive

Archive for the ‘Diskusi’ Category

Membabat Politik Uang

December 19th, 2010 humas 1 comment

Sumber: MediaIndonesia.com

NEGERI ini sesungguhnya memiliki daftar panjang orang-orang yang berkapasitas, berkompetensi, dan berintegritas tinggi untuk menjadi pemimpin di level daerah. Akan tetapi, ratusan pemilu kada langsung di tingkat lokal, ternyata cenderung menghasilkan terpidana.

Penyebabnya tak lain dan tak bukan, karena sistem rekrutmen yang jauh lebih mementingkan gizi daripada visi dan misi. Mutu dikalahkan uang. Bertambah celaka, karena partai politik yang semestinya menjadi salah satu agen demokrasi, justru menyuburkan praktik politik uang.

Partai bahkan dengan sadar dan sengaja membunuh kadernya sendiri, dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang dari luar partai yang ingin berkuasa dengan syarat mereka menyediakan dana. Partai malah sangat kreatif mencari orang-orang berduit untuk dipasang sebagai calon kepala daerah.

Read more…

Mengoreksi Demokrasi

December 19th, 2010 humas No comments

Sumber: MediaIndonesia.com

PESTA reformasi yang berlangsung sejak 1998 nyaris menenggelamkan bangsa ini dalam euforia berlebihan. Demokrasi disujud sebagai dewa penyelamat yang bisa menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Serentak dengan itu, rezim Orde Baru dianggap tidak mewariskan satu pun hal yang bisa diteladani. Orde Baru menjadi stigma yang harus dikubur dalam-dalam dan diberangus karena otoriter dan korup.

Kini, setelah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung dan ratusan pemilihan kepala daerah juga secara langsung, kita harus menimbang kembali banyak hal. Antara lain, kita prihatin karena pemilu hanya dimaknai sebagai medan pertarungan untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan politik uang.

Read more…

Indeks Persepsi Korupsi 2010 INDONESIA: Corruption as Usual

November 19th, 2010 humas 1 comment

Todung Mulya Lubis, Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh dunia. Hari ini kita mengetahui potret korupsi dunia dan potret korupsi Indonesia. Khusus untuk Indonesia skor IPK Indonesia adalah 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

Saya sama sekali tidak heran, malah terkejut Indonesia bisa bertahan dengan 2,8. Dugaan saya skor IPK Indonesia akan turun di bawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir ini. Perseteruan Cicak vs Buaya bukan semata-mata perseteruan antara kepolisian vs KPK, atau individu kepolisian vs individu KPK. Perseteruan Cicak vs Buaya adalah perseteruan antara dua ideologi yaitu anti-korupsi vs pro-korupsi.

Read more…

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

February 22nd, 2010 humas 5 comments

Quo Vadis Ekonomi Pancasila? Pertanyaan yang masih relavan. Tidak hanya pada tataran wacana, tetapi lebih penting lagi pada tataran praktis di tengah proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, pertanyaan lain adalah bagaimana hubungan ekonomi pancasila dengan ekonomi kelembagaan. Mari mempelajari gagasan pemikiran Mukhaer Pakkanna berikut ini.

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

Oleh: Mukhaer Pakkanna, Peneliti CIDES dan Wakil Rektor STIE Ahmad Dahlan, Jakarta pada MediaIndonesia.Com

ekonomi pancasilaKongres ke-17 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar 31 Juli – 1 Agustus 2009 di Bukittinggi mengajukan usul kembali ke ekonomi Pancasila. “Sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila.”

Momentum rumusan hasil kongres bertepatan ulang tahun ke-107 Bung Hatta pada 12 Agustus 2009 dan bertepatan hari kemerdekaan ke-64. Rumusan dan momentum itu mengindikasikan bahwa masih ada spirit untuk melacak kembali akar historis ekonomi nasional yang didasarkan pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan sebagai sistem ekonomi kolektif, berakar pada adat istiadat yang hidup dan bersemayam dalam dinamika sosial budaya Indonesia yang asli. Read more…

Optimalisasi Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Sudut Pandang Ekonomi Kelembagaan Baru

June 17th, 2009 humas 3 comments

Apakah yang harus dilakukan, dalam konteks NIE, agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat berperan optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

Di Provinsi Papua, yang karena kekhususannya (sesuai dengan implementasi UU No. 21 tahun 2001 tentang OTSUS) maka terbentuklah suatu institusi atau sebuah lembaga yang merupakan representasi cultural masyarakat asli Papua. Namanya MRP ( Majelis Rakyat Papua) yang tugas dan wewenangnya antara lain :

  1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
  2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
  3. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  4. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
  5. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten / Kota serta bupati / Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Baca Selengkapnya
Categories: Diskusi Tags: , ,