Archive

Archive for the ‘Diskusi’ Category

Washington Consensus

June 4th, 2009 humas 2 comments

Diskusi tentang Washington Consensus kembali marak setelah adanya tudingan Neoliberalisme pada salah satu pasangan Capres pada Pilpres 2009 ini. Pihak yang mengklaim penganut ekonomi kerakyatan menuding lawannya sebagai penganut neoliberal yang lahir dari Washington Consensus. Paham ini dikhawatirkan akan membuat ekonomi Indonesia tidak pro rakyat.

Washington Consensus mulanya adalah paket kebijakan, berupa kesepakatan antara politisi Kongres, badan pemerintah, dan bank sentral AS, serta lembaga keuangan internasional mengenai cara pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang.

John Williamson (1990) merumuskan Washington Consensus ke dalam 10 butir yaitu:

  1. Disiplin kebijakan fiskal,
  2. Pengalihan belanja subsidi, kecuali susidi langsung, pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
  3. Reformasi pajak – memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak,
  4. Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil,
  5. Nilai tukar kompetitif,
  6. Liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal,
  7. Liberalisasi investasi langsung asing,
  8. Privatisasi BUMN,
  9. Deregulasi – penghapusan regulasi yang menghambat persaingan, kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan, dan
  10. Perlindungan hak milik.

Read more…

Evaluasi Keragaan Implementasi ABK dari Sudut Pandang Ekonomika Kelembagaan Baru

February 10th, 2009 humas 23 comments

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan salah satu komponen dasar dalam strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Bayangkan kondisi yang akan terjadi bila anggaran di Pemda dihabiskan tanpa harus ada kinerja yang dihasilkannya. Bayangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari masyarakat. Bayangkan juga dampak negatifnya bagi para pegawai Pemda, khususnya pada aspek kebermaknaan hidup pegawai.

Banyak analisis yang telah mengungkap keragaan implementasi ABK dalam peningkatan kinerja Pemda. Tetapi, sepanjang yang kita ketahui, analisis difokuskan pada aspek teknis di seputar teknik penganggaran di tingkat SKPD. Analisis dari sudut pandang Ekonomika Kelembagaan masih belum banyak.
Read more…

Categories: Diskusi Tags: , ,

Hubungan Kemiskinan dengan Ekonomi Kelembagaan Baru

January 26th, 2009 Kirana 13 comments

Bagaimanakah hubungan antara Kemiskinan dengan Ekonomika Kelembagaan Baru? Apakah ada “resep” khusus dari Ekonomika Kelembagaan Baru untuk menghilangkan dan atau mengurangi  kemiskinan di negara-negara sedang berkembang? Bagaimana penerapannya di Daerah Kabupaten / Kota?

Ini adalah pertanyaan penting saat kita mempelajari Ekonomika Kelembagaan Baru. Dapat disebutkan bahwa pemahaman kita terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan indikasi keberhasilan kita dalam mempelajari Ekonomika Kelembagaan Baru.

Karenanya, kami mengundang seluruh pihak yang berminat terhadap Ekonomika Kelembagaan Baru untuk berdiskusi secara online di icnie.org ini. Pendekatan yang kita gunakan dalam diskusi ini adalah curah gagasan (brainstorming) difokuskan pada hubungan antara Kemiskinan dengan Ekonomika Kelembagaan Baru.

Ide topik diskusi ini berasal dari Abdiel S. Amazihono, MEP-UGM Angk.37. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Selamat siang pak. Saya ingin menanyakan:

1. Apa hubungan kemiskinan dengan ekonomi kelembagaan baru?

2. Apakah dengan mempelajari ekonomi kelembagaan baru bisa memecahkan maslah kemiskinan?

Terima kasih.

Abdiel S. Amazihono
Trimester II
MEP-UGM Angk.37