Archive

Archive for the ‘Diskusi’ Category

Menilai Kembali Konsep New Institusional Economics

October 20th, 2013 humas 2 comments

Oleh: Hermada Dekiawan (hermada_dekiawan@yahoo.com) 1 2
Mahasiswa Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM

KONSEP NIE WILLIAMSON

Oliver E. Williaomson merupakan ahli ekonomi dari University of California Berkeley yang telah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 2009 atas kontribusinya dalam pengembangan ekonomi kelembagaan, khususnya atas pemikiraanya dalam pengembangan transaction cost economics.  Penghargaan Nobel tersebut menyusul Douglass C. North yang juga mendapatkan Nobel atas pengembangan ekonomi kelembagaan pda tahun 1993.

Istilah new institutional economics atau ekonomi kelembagaan baru muncul pertama kali dari Williamson pada tahun 1975. Ekonomi Kelembagaan Baru menurut Williamson (2000:595)3 diliputi oleh tiga hal mendasar, yaitu:

  1. masih banyak ketidaktahuan atau kebingungan tentang makna “institutions”,
  2. kemajuan dalam studi kelembagaan (institutions), serta
  3. perlunya menerima pluralisme sampai munculnya teori yang mempersatukan (unified theory).

Berkaitan dengan ketidaktahuan atau kebingungan arti “lembaga”, dinyatakan oleh Williamson (2008) karena kompleksnya arti atau makna kelembagaan. Read more…

Ekonomi Kelembagaan Baru

October 19th, 2013 humas 1 comment

Sumber: hasyimibnuabbas.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

A.  EKONOMI KELEMBAGAAN
Ekonomi kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar lingkup ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.

Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Sebab, dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari institusi ekonmi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan karena baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya.

Menurut Thorstein Veblen, kelembagaan adalah norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun berproduksi. Dari perspektif sosiologi pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter dan Gunnar Myrdal.

Read more…

Korupsi Politik dan Politik Korupsi

January 7th, 2013 humas 3 comments

Oleh: Eko Prasojo*

"Korupsi Politik dan Politik Korupsi"

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , ,

Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

December 18th, 2012 humas No comments

Oleh: Djohermansyah Djohan, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, dalam tempo.co

P.I.L.K.A.D.A.L.

TEMPO.CO, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari tujuh tahun pengalaman pemilukada langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam prakteknya, pemilukada langsung telah menyuburkan praktek politik uang, dari berupa mahar bagi parpol pengusung, biaya fotokopi KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pemilukada serta biaya untuk merawat konstituen, sampai ke politisasi birokrasi.

Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Buol Amran Batalipu akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi pemilukada langsung di daerahnya. Pemilukada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., “Pemilukada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat”. Read more…

The Value of Bosses

December 15th, 2012 humas No comments

By: Lester Picker, nber.org

Replacing a bad boss with a good one increases productivity of each subordinate’s output by more than 10 percent.

Nilai dari seorang Boss !

One extreme view of the labor market holds that bosses are irrelevant and that worker productivity is unaffected by the choice of supervisor. Anyone can do the supervisor’s job because the supervisor has little direct impact on worker output. At the other extreme, is the view that workers are indistinguishable and that the output of the firm depends only on how well bosses use labor. Whichever is the case, we know that a significant fraction of resources is devoted to supervision: among manufacturing workers, front-line supervisors comprised 10 percent of the non-managerial workforce in 2010; among retail trade workers, front line supervisors comprised 12 percent of the non-managerial workforce.

In The Value of Bosses (NBER Working Paper No. 18317), authors Edward Lazear, Kathryn Shaw, and Christopher Stanton use data from a large service oriented company to examine the effects of bosses on their workers’ productivity. They estimate the daily productivity for 23,878 workers matched to 1,940 bosses over five years and find that bosses vary greatly in productivity, with the difference between the best bosses and the worst bosses being significant. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: ,