Archive

Archive for the ‘Diskusi’ Category

Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

November 7th, 2012 humas 1 comment

Oleh: Awan Santosa, SE, M.Sc

IDEI

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasi ekonomi dijadikan sebagai alternatif solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring pelaksanaan otonomi daerah banyak daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekonomi sebagai bagian dalam visi, misi, dan strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkan makin pentingnya orientasi pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyarto, 1997).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang besifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Bagaimanakah mengukur derajat demokratisasi perekonomian Indonesia?

Read more…

Dilema Diskresi di Tengah Godaan Korupsi

July 16th, 2012 humas 6 comments

Sumber: Media Indonesia

PARA pejabat publik terancam dijerat saksi pidana jika mengeluarkan kebijakan (diskresi) yang tidak dianggarkan. Padahal, kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan kondisi yang cepat, semisal dampak bencana alam atau wabah penyakit.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat, yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Subang, salah satu contohnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Eep bersalah sehingga harus mendekam di penjara selama lima tahun. Dia didenda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp2,548 miliar. Vonis MA itu membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung.

Hal yang sama terjadi pada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi tersangka atas dugaan pembantuan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dengan penunjukan langsung pembuatan vaksin flu burung, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp6 miliar. Saat itu Siti Fadilah menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan dan perbekalan rumah sakit untuk mengatasi wabah flu burung. Read more…

Ancaman Empat Gubernur

May 10th, 2012 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

WIBAWA pemerintah pusat kembali dipertaruhkan. Bibit pembangkangan pun terus bersemai lantaran pusat tidak adil memperlakukan rakyat di daerah.

Pembangkangan teranyar ditunjukkan Forum Gubernur Se-Kalimantan pada Senin (7/5). Empat gubernur yang tergabung dalam forum itu kompak menggugat pusat terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah mereka akhir-akhir ini.

Forum gubernur itu menuntut penambahan kuota BBM untuk rakyat Kalimantan karena patokan jatah tahun lalu, yakni 2 juta kiloliter, tidak lagi mencukupi. Akibatnya kelangkaan BBM terus dirasakan warga. Antrean mengular di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari.

Tidak sekadar menuntut, Forum Gubernur Se-Kalimantan juga menyertakan ancaman. Mereka sepakat akan menghentikan produksi hasil tambang jika hingga 31 Mei pemerintah pusat tidak kunjung menambah kuota BBM.

Tuntutan rakyat Kalimantan wajar dicuatkan. Wajar karena bumi mereka termasuk penghasil tambang dan sumber energi terbesar di Republik ini.

Read more…

Culture and Norms Affect Immigrant Women’s Work

February 8th, 2012 humas 1 comment

Sumber: NBER, Digest

The share of the U.S. population that is foreign-born has risen from 4.8 percent in 1970 to 12.2 percent in 2009. Furthermore, the combined Asian and Latin American share of U. S. immigrants was 81.1 percent in 2009, a fact that may be important because the culture and norms surrounding the issue of women’s work outside the home in a woman’s home country influence whether she will be employed in the United States.

In Substitution between Individual and Cultural Capital (NBER Working Paper No. 17275), authors Francine Blau and Lawrence Kahn analyze data from the New Immigrant Survey. They find that women who migrate from countries with relatively high levels of female labor supply work more once they arrive in the United States. Furthermore, the effect of source-country female labor supply on an immigrant woman’s work hours in the United States remains strong and positive even after the researchers control for her own labor supply before coming to the United States.

The researchers also find that source-country female labor supply has a much stronger effect for those who did not work for pay in their home country than for those with prior work experience. Moreover, there is a stronger impact of pre-migration work experience on work in the United States for women from source countries with low female labor supply than for women from high-female-labor-supply countries.

The discovery of this negative interaction effect between a female immigrant’s previous work experience and the prevalence of female labor supply in her home country in predicting immigrant women’s U.S. work hours and wages suggests that cultural capital can substitute for individual job-related human capital in affecting preparedness for work in the United States. The large positive effect of source-country female labor supply on the work hours of women who did not work before migrating suggests that there can be substantial cultural or social capital effects on immigrant women’s labor supply.

In most economic analyses of labor supply, an individual’s preparedness for work depends on traditional measures of human capital, such as education or prior work experience. But by comparing immigrant women who come to the United States from different countries with different gender roles, and with or without prior experience, this research suggests that cultural capital — that is, women’s work roles in the source country — is also an important source of labor market skills, as well as an influence on preferences for market work.

Permasalahan Pengembangan Kelembagaan Petani

October 11th, 2011 humas No comments

Ratapan Petani

Petani kecil jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah. Mengapa? Karena petani kecil secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.

Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan (Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) :

Read more…