Archive

Archive for the ‘Editorial’ Category

Hapuskan Tipikor Daerah

December 6th, 2011 humas 1 comment

Sumber: Editorial Media Indonesia

SEMAKIN rajin saja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah membebaskan terdakwa korupsi. Contohnya Pengadilan Tipikor Bandung dan Lampung seakan berlomba membebaskan terdakwa korupsi.

Tidak hanya itu. Seperti tidak mau kalah, Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, pun membuat kejutan. Dalam tempo tiga hari, pengadilan itu membebaskan 14 pesakitan korupsi.

Vonis majelis hakim tipikor di daerah membuat kita geram. Geram karena sangat kontradiktif dengan putusan pengadilan tipikor pusat yang nyaris tidak pernah membebaskan satu pun terdakwa korupsi. Apalagi jika kasusnya diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Read more…

Categories: Editorial Tags: ,

Ketika Ekonomi Dikuasai Asing

May 24th, 2011 humas No comments

Sumber: metrotvnews.com, Senin, 23 Mei 2011 20:00 WIB

... dikuasasi asing

BANYAK pihak sudah mengingatkan kita tentang liberalisasi yang sudah berlebihan. Mulai dari kalangan budayawan, ilmuwan, agamawan, hingga pensiunan Angkatan Darat meminta agar kita kembali ke jati diri sebagai bangsa.

Kita akan merasakan pentingnya kembali ke identitas sebagai bangsa setelah melihat gambaran yang sesungguhnya. Terutama di bidang ekonomi sangat terasa kuatnya dominasi asing. Di bidang perminyakan misalnya, 75 persen pengelolaan minyak dipegang oleh asing. Demikian pula di bidang perbankan, yang 50,6 persen kepemilikan berada di tangan asing. Hal yang sama juga dengan sektor telekomunikasi dan bahkan juga perkebunan kelapa sawit.

Read more…

Amankan Perbankan

April 1st, 2011 humas 1 comment

Sumber: Tajuk Rencana Kompas, 01 April 2011

Perbankan nasional diguncang pembobolan lagi. Pelakunya, karyawan yang berkomplot dan melibatkan pihak luar. Polanya primitif, mencuri uang nasabah.

Institusi berbasis Kepercayaan

Mengejutkan sebab kita selama ini sering dibuai promosi perbankan mengenai keandalan teknologi, begitu juga sistem dan standar prosedurnya yang sudah relatif lebih baik dalam hal keamanan.

Kejahatan macam itu kita pandang masih sangat tradisional, primitif di dunia perbankan. Tidak canggih, tak rumit, bukan derivatif. Kriminalitas seperti itu dapat dilakukan siapa saja dan kapan pun asal ada peluang.

Dalam kondisi seperti itu, integritas pegawai perbankan patut dipertanyakan, terutama mereka yang memiliki akses ke dana nasabah. Pengawasan—termasuk audit berkala ataupun yang bersifat dadakan—merupakan kunci pengaman yang sangat penting diprioritaskan manajemen. Prosedur operasi standar pengawasan tak boleh kendur.
Baca selengkapnya

Mencontoh BUMN Ideal

January 24th, 2011 humas 8 comments

Editorial Media Indonesia

Kinerja !

ADAKAH badan usaha milik negara (BUMN) yang ideal di negeri ini? Bukan pekerjaan gampang untuk menjawabnya. Apalagi hingga saat ini pembicaraan di seputar BUMN belum bisa beranjak jauh dari posisinya sebagai sapi perah kepentingan politik, kepentingan kekuasaan.

Padahal, berbagai imbauan agar politisasi BUMN diakhiri terus-menerus digemakan. Kenyataannya, tangan-tangan jail yang ingin menjadikan BUMN sebagai sapi perah tak kenal menyerah.

Itulah, misalnya, yang terjadi dengan PT Krakatau Steel saat melakukan penawaran saham perdana pekan lalu. Pemerintah mematok terlalu rendah saham produsen baja terbesar di Asia Tenggara tersebut dan menjadikannya ajang berburu rente.

Read more…

Konsolidasi Demokrasi

January 13th, 2011 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

demo ... krasi?

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi memajukan kesejahteraan umum, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Read more…