Archive

Archive for the ‘Regulasi’ Category

Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

December 18th, 2012 humas No comments

Oleh: Djohermansyah Djohan, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, dalam tempo.co

P.I.L.K.A.D.A.L.

TEMPO.CO, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari tujuh tahun pengalaman pemilukada langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam prakteknya, pemilukada langsung telah menyuburkan praktek politik uang, dari berupa mahar bagi parpol pengusung, biaya fotokopi KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pemilukada serta biaya untuk merawat konstituen, sampai ke politisasi birokrasi.

Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Buol Amran Batalipu akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi pemilukada langsung di daerahnya. Pemilukada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., “Pemilukada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat”. Read more…

Dilema Diskresi di Tengah Godaan Korupsi

July 16th, 2012 humas 6 comments

Sumber: Media Indonesia

PARA pejabat publik terancam dijerat saksi pidana jika mengeluarkan kebijakan (diskresi) yang tidak dianggarkan. Padahal, kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan kondisi yang cepat, semisal dampak bencana alam atau wabah penyakit.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat, yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Subang, salah satu contohnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Eep bersalah sehingga harus mendekam di penjara selama lima tahun. Dia didenda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp2,548 miliar. Vonis MA itu membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung.

Hal yang sama terjadi pada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi tersangka atas dugaan pembantuan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dengan penunjukan langsung pembuatan vaksin flu burung, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp6 miliar. Saat itu Siti Fadilah menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan dan perbekalan rumah sakit untuk mengatasi wabah flu burung. Read more…

Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan

April 2nd, 2011 humas 2 comments

Oleh: Nanang Indra Kurniawan (kompas.com, 02 April 2011

Kecamatan sbg unit pelayanan publik?

Di berbagai kesempatan Wali Kota Yogyakarta sering menegaskan, kecamatan akan ditata sebagai duta pemerintah kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan posisi ini, arah penataan kecamatan sangat jelas: sebagai unit pelayanan publik.

Dengan demikian, kecamatan di Kota Yogyakarta idealnya akan diarahkan sebagai perangkat pelayanan, pengikat kebijakan sektoral di kecamatan, serta penghubung antara instansi sektoral dengan kelurahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam program- program pembangunan.

Kenyataannya, visi ini belum bisa maksimal karena persoalan yang terkait dengan share kewenangan dari instansi sektoral, infrastruktur, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kecamatan, dan lain-lain. Intinya, kecamatan di Kota Yogyakarta, juga di daerah lain, menghadapi tantangan penguatan kelembagaan.

Read more…

Kesempatan Ketiga untuk Birokrasi

April 2nd, 2011 humas No comments

Sumber: kompas.com

Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan mengurus surat izin mengemudi dengan biaya: di atas seratus ribu dan di bawah seratus ribu, sudah pasti opsi kedua yang akan diambil. Masalah apakah yang mengeluarkan SIM itu kepolisian atau pihak lain, bahkan swasta, tidak jadi soal.

Kira-kira seperti itulah salah satu ilustrasi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan di Jerman. ”Ini sekadar contoh bagaimana biaya transaksi itu menjadi isu penting untuk rasionalisasi birokrasi. Biaya transaksi yang lebih murah menjadi salah satu ukuran efektivitas birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.

Jika biaya transaksi untuk memberdayakan birokrasi lebih besar ketimbang menggunakan institusi privat, pelayanan publik itu bisa ditransfer kepada pihak yang bisa melakukannya dengan lebih efektif.

Baca selengkapnya

Kepemilikan Saham Terbukti Berpengaruh terhadap Tingkat Risiko Perbankan

February 8th, 2011 humas 1 comment

Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id

Rush ... !

Krisis perbankan di Indonesia pada 1998 memberikan alasan untuk dilakukannya penjaminan simpanan guna meredakan: 1). kepanikan deposan dan 2). mengembalikan kepercayaan publik karena kondisi perbankan yang relatif buruk. Namun, penjaminan simpanan ini ditengarai melemahkan peran kontrol publik/deposan dan pemegang saham dalam mengendalikan risiko perbankan.

Penjaminan simpanan dapat memicu para pemegang saham untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat karena kegagalan bank akan menjadi beban pemegang saham minoritas, lembaga penjaminan atau deposan. Di sisi lain, kontrol terhadap risiko perbankan oleh deposan melemah karena simpanannya telah dijamin oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan (LPS).

Demikian dikatakan oleh Taswan, S.E., M.Si., staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Semarang, dalam ujian terbuka program doktor di Auditorium BRI Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Senin (7/2). Pada kesempatan tersebut, Taswan memaparkan disertasi berjudul “Kepemilikan Bank, Kepatuhan Regulasi, dan Disiplin Pasar”.

Read more…