Archive

Posts Tagged ‘Birokrasi’

Korupsi Politik dan Politik Korupsi

January 7th, 2013 humas 3 comments

Oleh: Eko Prasojo*

"Korupsi Politik dan Politik Korupsi"

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , ,

Hambat Iklim Investasi dan Reformasi Birokrasi, Sepuluh Undang-undang Perlu Direvisi

April 19th, 2011 humas 2 comments

Sumber: http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=3658

Sedikitnya 10 undang-undang berkenaan dengan birokrasi dalam pelayanan investasi perlu direvisi. Keberadaan UU ini dinilai menghambat tumbuhnya iklim investasi di Indonesia. Sepuluh undang-undang yang perlu direvisi tersebut adalah:

  1. Undang-undang perusahaan perseroan terbatas (UUPT),
  2. Undang-undang bidang Gangguan (HO),
  3. UU ordonansi perusahaan,
  4. UU Investasi,
  5. UU Pertanahan,
  6. UU Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan,
  7. UU Pertambangan Mineral dan Batu bara,
  8. UU Ketenagakerjaan,
  9. UU Pasar Modal, dan
  10. UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Drs. Taufiq Effendi, M.B.A., dalam ujian terbuka untuk memperoleh derajat gelar doktor dirinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (15/4). Bertindak selaku promotor Prof. dr. Muchsan, S.H. dan Ko-promotor Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Dihadapan tim penguji yang diketuai Prof. Dr. Marsudi Triamojo, S.H., L.L.M., Taufiq Effendi menyampaikan beberapa alasan kenapa UU ini mendesak untuk direvisi, yaitu:

  1. Sepuluh UU itu bersifat tidak konsisten terhadap politik hukum nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945.
  2. Bersifat sentralistik yang tidak sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
  3. Terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang terlihat dari pasal-pasal yang mengaturnya.

Read more…

Kesempatan Ketiga untuk Birokrasi

April 2nd, 2011 humas No comments

Sumber: kompas.com

Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan mengurus surat izin mengemudi dengan biaya: di atas seratus ribu dan di bawah seratus ribu, sudah pasti opsi kedua yang akan diambil. Masalah apakah yang mengeluarkan SIM itu kepolisian atau pihak lain, bahkan swasta, tidak jadi soal.

Kira-kira seperti itulah salah satu ilustrasi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan di Jerman. ”Ini sekadar contoh bagaimana biaya transaksi itu menjadi isu penting untuk rasionalisasi birokrasi. Biaya transaksi yang lebih murah menjadi salah satu ukuran efektivitas birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.

Jika biaya transaksi untuk memberdayakan birokrasi lebih besar ketimbang menggunakan institusi privat, pelayanan publik itu bisa ditransfer kepada pihak yang bisa melakukannya dengan lebih efektif.

Baca selengkapnya

Penguatan Demokrasi Lokal

October 3rd, 2009 humas 4 comments

Oleh: Djohermansyah Djohan
Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan saat ini menjabat sebagai Deputi Politik Sekretaris Wakil Presiden RI

Djohermansyah DjohanReformasi Pemerintahan Daerah
Tulisan ini diinspirasi oleh masih bertaburannya masalah dan belum tuntasnya hingga saat ini agenda reformasi desentralisasi dan otonomi daerah kita. Sekalipun para akademisi, politisi dan praktisi pemerintahan kita telah mencurahkan perhatian cukup besar terhadap penataan pemerintahan daerah.

Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehingga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan pemerintahan harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya, dalam perkara pemilihan kepala daerah, pemekaran daerah, dan kinerja DPRD. Read more…

Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi

August 10th, 2009 humas 14 comments

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan Good Governance. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam proses pembangunan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti: pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.

Namun demikian, pentingnya peran birokrasi di Indonesia ternyata tidak serta merta menunjukkan suatu potret birokrasi yang baik. Persepsi masyarakat masih memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi.

Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik;  berperilaku korup, kolutif, dan nepotis (KKN); memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan; masih rendahnya profesionalisme; dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik.

Bagaimanakah gambaran permasalahan di lingkungan birokrasi yang terkait dengan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia aparatur? Apakah alternatif rekomendasi kebijakan mengenai reformasi birokrasi. Serta apakah usulan rencana tindak reformasi birokrasi yang mungkin dilakukan?

Mari mendownload dan mempelajarinya dari Laporan: Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi.