Archive

Posts Tagged ‘Demokrasi’

Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

December 18th, 2012 humas No comments

Oleh: Djohermansyah Djohan, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, dalam tempo.co

P.I.L.K.A.D.A.L.

TEMPO.CO, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari tujuh tahun pengalaman pemilukada langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam prakteknya, pemilukada langsung telah menyuburkan praktek politik uang, dari berupa mahar bagi parpol pengusung, biaya fotokopi KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pemilukada serta biaya untuk merawat konstituen, sampai ke politisasi birokrasi.

Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Buol Amran Batalipu akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi pemilukada langsung di daerahnya. Pemilukada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., “Pemilukada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat”. Read more…

Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

November 7th, 2012 humas 1 comment

Oleh: Awan Santosa, SE, M.Sc

IDEI

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasi ekonomi dijadikan sebagai alternatif solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring pelaksanaan otonomi daerah banyak daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekonomi sebagai bagian dalam visi, misi, dan strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkan makin pentingnya orientasi pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyarto, 1997).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang besifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Bagaimanakah mengukur derajat demokratisasi perekonomian Indonesia?

Read more…

“Desentralisasi” Korupsi Sampai ke Daerah

March 10th, 2011 humas 4 comments

sumber: Laporan Khusus KOMPAS.COM

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?

Sungguh, sesuatu yang tak mudah menjawab itu semua. Namun, jika kita merunut dari pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini, dengan titik berat di kabupaten/kota, yang dimulai tahun 1999, serasa semakin sering saja ada pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD, yang digiring ke kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi.

Bahkan, selama periode Januari-Juni 2010 saja, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka. Mereka bukan semuanya pejabat, memang, karena ada pula pengusaha dan masyarakat yang terjerat korupsi.

Read more…

Konsensus Beijing Kian Diterima

March 3rd, 2011 humas 1 comment

Oleh: Bob Widyahartono, antaranews.com

Beijing Consensus

Belakangan ini di kalangan ekonom negeri ini muncul polemik mengenai pro dan kontra neo-liberalisme dan saling mengarahkan tudingan siapa saja penganut/pengagumnya, dan siapa pula yang kontra neo-liberalisme.

Inti neo-liberalisme merupakan referensi/landasan dari Konsensus Washington (Washington Consensus) yang mencuat tahun 1980an dan tidak lama kemudian gagal.

Adam Smith (1776) selaku pencipta teori ekonomi terkenal, yang dasar-dasarnya selama ini dipelajari dan ditekuni kalangan ekonom. Teorinya yang dalam perjalanan waktu berkembang menjadi fundamentalisme pasar dengan kebebasan seluasnya dalam berinisiatif individual dengan campurtangan minimal pemerintah.

Read more…

Konsolidasi Demokrasi

January 13th, 2011 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

demo ... krasi?

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi memajukan kesejahteraan umum, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Read more…