Archive

Posts Tagged ‘Desentralisasi’

Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan

April 2nd, 2011 humas 2 comments

Oleh: Nanang Indra Kurniawan (kompas.com, 02 April 2011

Kecamatan sbg unit pelayanan publik?

Di berbagai kesempatan Wali Kota Yogyakarta sering menegaskan, kecamatan akan ditata sebagai duta pemerintah kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan posisi ini, arah penataan kecamatan sangat jelas: sebagai unit pelayanan publik.

Dengan demikian, kecamatan di Kota Yogyakarta idealnya akan diarahkan sebagai perangkat pelayanan, pengikat kebijakan sektoral di kecamatan, serta penghubung antara instansi sektoral dengan kelurahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam program- program pembangunan.

Kenyataannya, visi ini belum bisa maksimal karena persoalan yang terkait dengan share kewenangan dari instansi sektoral, infrastruktur, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kecamatan, dan lain-lain. Intinya, kecamatan di Kota Yogyakarta, juga di daerah lain, menghadapi tantangan penguatan kelembagaan.

Read more…

“Desentralisasi” Korupsi Sampai ke Daerah

March 10th, 2011 humas 4 comments

sumber: Laporan Khusus KOMPAS.COM

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?

Sungguh, sesuatu yang tak mudah menjawab itu semua. Namun, jika kita merunut dari pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini, dengan titik berat di kabupaten/kota, yang dimulai tahun 1999, serasa semakin sering saja ada pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD, yang digiring ke kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi.

Bahkan, selama periode Januari-Juni 2010 saja, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka. Mereka bukan semuanya pejabat, memang, karena ada pula pengusaha dan masyarakat yang terjerat korupsi.

Read more…

Reformasi Kebijakan dan Fragmentasi Politik

February 24th, 2010 humas No comments

Oleh: Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, Januari 2004

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis ekonomi-politik untuk menjelaskan proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Argumen tulisan ini adalah bahwa laju implementasi reformasi kebijakan (dan pemulihan ekonomi) ditentukan pengelolaan fragmentasi atau keberagaman politik yang ada. Dalam rezim otoriter Orde Baru, isu ini tidak relevan dalam implementasi kebijakan. Namun, transisi demokratis menyebabkan isu ini menjadi sangat relevan.

Yang menyebabkan pemulihan menjadi lambat adalah karena fragmentasi yang tiba-tiba mencuat menyulitkan implementasi kebijakan reformasi. Diterimanya IMF sebagai de facto pengawal implementasi kebijakan ekonomi membantu meredam dampak fragmentasi ini, meskipun hanya sebagian dan dalam waktu sementara. Selain itu, komitmen elit politik pada persatuan juga telah membantu proses pemulihan ekonomi, dengan mencegah terjadinya polarisasi yang dapat berakibat buruk bagi pemulihan ekonomi.

Selengkapnya pada: csis.or.id

Penguatan Demokrasi Lokal

October 3rd, 2009 humas 4 comments

Oleh: Djohermansyah Djohan
Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan saat ini menjabat sebagai Deputi Politik Sekretaris Wakil Presiden RI

Djohermansyah DjohanReformasi Pemerintahan Daerah
Tulisan ini diinspirasi oleh masih bertaburannya masalah dan belum tuntasnya hingga saat ini agenda reformasi desentralisasi dan otonomi daerah kita. Sekalipun para akademisi, politisi dan praktisi pemerintahan kita telah mencurahkan perhatian cukup besar terhadap penataan pemerintahan daerah.

Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehingga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan pemerintahan harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya, dalam perkara pemilihan kepala daerah, pemekaran daerah, dan kinerja DPRD. Read more…