Archive

Posts Tagged ‘Ekonomi Kelembagaan’

Ekonomi Kelembagaan Baru

October 19th, 2013 humas No comments

Sumber: hasyimibnuabbas.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

A.  EKONOMI KELEMBAGAAN
Ekonomi kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar lingkup ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.

Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Sebab, dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari institusi ekonmi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan karena baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya.

Menurut Thorstein Veblen, kelembagaan adalah norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun berproduksi. Dari perspektif sosiologi pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter dan Gunnar Myrdal.

Read more…

A Generic Four-step Methodology For Institutional Analysis

February 26th, 2010 humas 1 comment

Authors: Herrera, Paul A. van Huylenbroeck, Guido Espinel, Ramon L.

The central hypothesis of this paper is that there may be situations in which the traditional approach to institutional analysis is of limited applicability. Such an approach, which has been called ‘comparative institutional analysis’, consists of comparing institutional environments and institutional arrangements in terms of specific economic or other efficiency criteria to see which one performs better. However, because of limitations to accurately predict the future performance of alternative institutional settings, comparisons are not always possible.

Furthermore, in most cases the only information available is the performance of the current institutional setting. To account for this methodological deficiency, a generic methodology for institutional analysis, which consists of four steps (institutional structure, institutional efficiency, institutional choice, and institutional change), is proposed in this paper.

Accordingly, the emphasis switches from evaluating alternative institutional choices to improving current scenarios. To show the validity of this methodology, some results of its application to a case study are presented. Although more research on this four-step methodology is needed, it proved to be robust when applied to the analysis of the governance of irrigated agriculture in the Peninsula of Santa Elena, Ecuador.

Download: http://purl.umn.edu/24542

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

February 22nd, 2010 humas 5 comments

Quo Vadis Ekonomi Pancasila? Pertanyaan yang masih relavan. Tidak hanya pada tataran wacana, tetapi lebih penting lagi pada tataran praktis di tengah proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, pertanyaan lain adalah bagaimana hubungan ekonomi pancasila dengan ekonomi kelembagaan. Mari mempelajari gagasan pemikiran Mukhaer Pakkanna berikut ini.

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

Oleh: Mukhaer Pakkanna, Peneliti CIDES dan Wakil Rektor STIE Ahmad Dahlan, Jakarta pada MediaIndonesia.Com

ekonomi pancasilaKongres ke-17 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar 31 Juli – 1 Agustus 2009 di Bukittinggi mengajukan usul kembali ke ekonomi Pancasila. “Sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila.”

Momentum rumusan hasil kongres bertepatan ulang tahun ke-107 Bung Hatta pada 12 Agustus 2009 dan bertepatan hari kemerdekaan ke-64. Rumusan dan momentum itu mengindikasikan bahwa masih ada spirit untuk melacak kembali akar historis ekonomi nasional yang didasarkan pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan sebagai sistem ekonomi kolektif, berakar pada adat istiadat yang hidup dan bersemayam dalam dinamika sosial budaya Indonesia yang asli. Read more…

New Institutional Economics

October 24th, 2008 humas No comments

By Peter G. Klein, University of Missouri at Columbia – Contracting and Organizations Research Institute (CORI)

//papers.ssrn.com/sol3/header/logo_socialThis essay surveys the new institutional economics, a rapidly growing literature combining economics, law, organization theory, political science, sociology, and anthropology to understand social, political, and commercial institutions.

This literature tries to explain: what institutions are, how they arise, what purposes they serve, how they change, and how they may be reformed. Read more…

Institutions and Popular Control of Public Policy

October 21st, 2008 humas 1 comment

John G. Matsusaka

In democracy, public opinion is supposed to influence policymaking, yet evidence on the amount of congruence between policy and opinion, or the factors that affect congruence, is scarce.

This paper constructs a simple measure of policy congruence on 10 separate issues in all 50 states. For these policies, states chose the outcome favored by the majority 59 percent of the time, only 9 percent more often than would happen with random policymaking. Read more…