Archive

Posts Tagged ‘Kebijakan’

Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

December 18th, 2012 humas No comments

Oleh: Djohermansyah Djohan, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, dalam tempo.co

P.I.L.K.A.D.A.L.

TEMPO.CO, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari tujuh tahun pengalaman pemilukada langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam prakteknya, pemilukada langsung telah menyuburkan praktek politik uang, dari berupa mahar bagi parpol pengusung, biaya fotokopi KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pemilukada serta biaya untuk merawat konstituen, sampai ke politisasi birokrasi.

Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Bupati Buol Amran Batalipu akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi pemilukada langsung di daerahnya. Pemilukada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., “Pemilukada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat”. Read more…

Ancaman Empat Gubernur

May 10th, 2012 humas No comments

Sumber: Editorial Media Indonesia

WIBAWA pemerintah pusat kembali dipertaruhkan. Bibit pembangkangan pun terus bersemai lantaran pusat tidak adil memperlakukan rakyat di daerah.

Pembangkangan teranyar ditunjukkan Forum Gubernur Se-Kalimantan pada Senin (7/5). Empat gubernur yang tergabung dalam forum itu kompak menggugat pusat terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah mereka akhir-akhir ini.

Forum gubernur itu menuntut penambahan kuota BBM untuk rakyat Kalimantan karena patokan jatah tahun lalu, yakni 2 juta kiloliter, tidak lagi mencukupi. Akibatnya kelangkaan BBM terus dirasakan warga. Antrean mengular di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari.

Tidak sekadar menuntut, Forum Gubernur Se-Kalimantan juga menyertakan ancaman. Mereka sepakat akan menghentikan produksi hasil tambang jika hingga 31 Mei pemerintah pusat tidak kunjung menambah kuota BBM.

Tuntutan rakyat Kalimantan wajar dicuatkan. Wajar karena bumi mereka termasuk penghasil tambang dan sumber energi terbesar di Republik ini.

Read more…

Memperbaiki Mekanisme Kawal dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah

April 26th, 2010 humas 12 comments

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Kawal dan Imbang

Kawal dan Imbang

Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila mekanisme kawal dan imbang (checks and balances) diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik berjalan dengan baik.

Ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Konsep pengawalan atau pengendalian (checks) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, di mana unsur legislatif, eksekutif, dan judikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain.

Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (balances) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.

Download: Memperbaiki Mekanisme Kawal dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

February 22nd, 2010 humas 5 comments

Quo Vadis Ekonomi Pancasila? Pertanyaan yang masih relavan. Tidak hanya pada tataran wacana, tetapi lebih penting lagi pada tataran praktis di tengah proses pembangunan di Indonesia. Selain itu, pertanyaan lain adalah bagaimana hubungan ekonomi pancasila dengan ekonomi kelembagaan. Mari mempelajari gagasan pemikiran Mukhaer Pakkanna berikut ini.

Quo Vadis Ekonomi Pancasila?

Oleh: Mukhaer Pakkanna, Peneliti CIDES dan Wakil Rektor STIE Ahmad Dahlan, Jakarta pada MediaIndonesia.Com

ekonomi pancasilaKongres ke-17 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar 31 Juli – 1 Agustus 2009 di Bukittinggi mengajukan usul kembali ke ekonomi Pancasila. “Sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila.”

Momentum rumusan hasil kongres bertepatan ulang tahun ke-107 Bung Hatta pada 12 Agustus 2009 dan bertepatan hari kemerdekaan ke-64. Rumusan dan momentum itu mengindikasikan bahwa masih ada spirit untuk melacak kembali akar historis ekonomi nasional yang didasarkan pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan sebagai sistem ekonomi kolektif, berakar pada adat istiadat yang hidup dan bersemayam dalam dinamika sosial budaya Indonesia yang asli. Read more…

Institutions and Popular Control of Public Policy

October 21st, 2008 humas 1 comment

John G. Matsusaka

In democracy, public opinion is supposed to influence policymaking, yet evidence on the amount of congruence between policy and opinion, or the factors that affect congruence, is scarce.

This paper constructs a simple measure of policy congruence on 10 separate issues in all 50 states. For these policies, states chose the outcome favored by the majority 59 percent of the time, only 9 percent more often than would happen with random policymaking. Read more…