Archive

Posts Tagged ‘Kelembagaan’

Menilai Kembali Konsep New Institusional Economics

October 20th, 2013 humas 2 comments

Oleh: Hermada Dekiawan (hermada_dekiawan@yahoo.com) 1 2
Mahasiswa Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM

KONSEP NIE WILLIAMSON

Oliver E. Williaomson merupakan ahli ekonomi dari University of California Berkeley yang telah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 2009 atas kontribusinya dalam pengembangan ekonomi kelembagaan, khususnya atas pemikiraanya dalam pengembangan transaction cost economics.  Penghargaan Nobel tersebut menyusul Douglass C. North yang juga mendapatkan Nobel atas pengembangan ekonomi kelembagaan pda tahun 1993.

Istilah new institutional economics atau ekonomi kelembagaan baru muncul pertama kali dari Williamson pada tahun 1975. Ekonomi Kelembagaan Baru menurut Williamson (2000:595)3 diliputi oleh tiga hal mendasar, yaitu:

  1. masih banyak ketidaktahuan atau kebingungan tentang makna “institutions”,
  2. kemajuan dalam studi kelembagaan (institutions), serta
  3. perlunya menerima pluralisme sampai munculnya teori yang mempersatukan (unified theory).

Berkaitan dengan ketidaktahuan atau kebingungan arti “lembaga”, dinyatakan oleh Williamson (2008) karena kompleksnya arti atau makna kelembagaan. Read more…

Permasalahan Pengembangan Kelembagaan Petani

October 11th, 2011 humas No comments

Ratapan Petani

Petani kecil jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah. Mengapa? Karena petani kecil secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.

Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan (Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) :

Read more…

Kesempatan Ketiga untuk Birokrasi

April 2nd, 2011 humas No comments

Sumber: kompas.com

Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan mengurus surat izin mengemudi dengan biaya: di atas seratus ribu dan di bawah seratus ribu, sudah pasti opsi kedua yang akan diambil. Masalah apakah yang mengeluarkan SIM itu kepolisian atau pihak lain, bahkan swasta, tidak jadi soal.

Kira-kira seperti itulah salah satu ilustrasi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan di Jerman. ”Ini sekadar contoh bagaimana biaya transaksi itu menjadi isu penting untuk rasionalisasi birokrasi. Biaya transaksi yang lebih murah menjadi salah satu ukuran efektivitas birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.

Jika biaya transaksi untuk memberdayakan birokrasi lebih besar ketimbang menggunakan institusi privat, pelayanan publik itu bisa ditransfer kepada pihak yang bisa melakukannya dengan lebih efektif.

Baca selengkapnya

Pembangunan Perdesaan: Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi

May 20th, 2010 humas 4 comments

PERHEPI, Oktober 2004

Pembangunan Perdesaan: Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi

Perdesaan

Pembangunan pertanian dan perdesaan masa mendatang harus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di perdesaan, yang sekaligus mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui kegiatan-kegiatan produktif dan berdaya saing.

Masalah kritis saat ini adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambahyang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (integrated farming system). Read more…

Categories: Artikel Tags: ,

Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan

May 18th, 2010 humas No comments
Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan

Syahyuti

PENGEMBANGAN kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025. Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan perdesaan.

Namun, kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Ke depan, agar dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri. Read more…

Categories: Artikel Tags: ,