I.C.N.I.E.

Meuthia Ganie-Rochman, MetroTVnews.com

Meuthia Ganie-Rochman

Ke mana arah ekonomi politik Indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada fokus perhatian pengetahuan apa yang dipandang penting diketahui, dikembangkan, dan diangkat ke publik. Salah satu analisa yang pada masa pemerintahan Soeharto mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik Orde Baru. Buku, artikel, dan seminar banyak dihasilkan dan diselenggarakan untuk memahami bagaimana politik memengaruhi pengalokasian sumber daya melalui kegiatan ekonomi.

Pada masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian. Perhatian publik dan cendekiawan terhisap pada masalah perubahan sistem politik dan tata kelola pembangunan. Mengapa analisa ekonomi politik penting? Pola-pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara –tidak hanya institusi pemerintah melainkan juga institusi dewan perwakilan rakyat – akan memengaruhi struktur dan kegiatan di bidang ekonomi, serta akan menentukan siapa yang mendapat keuntungan dari pola ekonomi tersebut. Dengan demikian, analisa ekonomi politik tidak berhenti pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat bagaimana sumber daya tersebut memengaruhi atau dipengaruhi oleh para pelaku di bidang ekonomi.

Read more…

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan Good Governance. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam proses pembangunan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti: pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.

Namun demikian, pentingnya peran birokrasi di Indonesia ternyata tidak serta merta menunjukkan suatu potret birokrasi yang baik. Persepsi masyarakat masih memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi.

Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik;  berperilaku korup, kolutif, dan nepotis (KKN); memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan; masih rendahnya profesionalisme; dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik.

Bagaimanakah gambaran permasalahan di lingkungan birokrasi yang terkait dengan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia aparatur? Apakah alternatif rekomendasi kebijakan mengenai reformasi birokrasi. Serta apakah usulan rencana tindak reformasi birokrasi yang mungkin dilakukan?

Mari mendownload dan mempelajarinya dari Laporan: Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi.