Archive

Posts Tagged ‘Korupsi’

Korupsi Politik dan Politik Korupsi

January 7th, 2013 humas 3 comments

Oleh: Eko Prasojo*

"Korupsi Politik dan Politik Korupsi"

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , ,

Dilema Diskresi di Tengah Godaan Korupsi

July 16th, 2012 humas 6 comments

Sumber: Media Indonesia

PARA pejabat publik terancam dijerat saksi pidana jika mengeluarkan kebijakan (diskresi) yang tidak dianggarkan. Padahal, kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan kondisi yang cepat, semisal dampak bencana alam atau wabah penyakit.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat, yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Subang, salah satu contohnya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Eep bersalah sehingga harus mendekam di penjara selama lima tahun. Dia didenda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp2,548 miliar. Vonis MA itu membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung.

Hal yang sama terjadi pada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi tersangka atas dugaan pembantuan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dengan penunjukan langsung pembuatan vaksin flu burung, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp6 miliar. Saat itu Siti Fadilah menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan dan perbekalan rumah sakit untuk mengatasi wabah flu burung. Read more…

Hapuskan Tipikor Daerah

December 6th, 2011 humas 1 comment

Sumber: Editorial Media Indonesia

SEMAKIN rajin saja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah membebaskan terdakwa korupsi. Contohnya Pengadilan Tipikor Bandung dan Lampung seakan berlomba membebaskan terdakwa korupsi.

Tidak hanya itu. Seperti tidak mau kalah, Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, pun membuat kejutan. Dalam tempo tiga hari, pengadilan itu membebaskan 14 pesakitan korupsi.

Vonis majelis hakim tipikor di daerah membuat kita geram. Geram karena sangat kontradiktif dengan putusan pengadilan tipikor pusat yang nyaris tidak pernah membebaskan satu pun terdakwa korupsi. Apalagi jika kasusnya diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Read more…

Categories: Editorial Tags: ,

Bisnis Berelasi dengan Politik

March 30th, 2011 humas No comments

Sumber: cetak.kompas.com, 30 Maret 2011

Jakarta, Kompas – Relasi antara kepentingan politik dan bisnis menjadi bangunan utama penyokong terjadinya korupsi di daerah. Kesimpulan ini diambil dari riset Indonesia Corruption Watch.

Donasi ... utk proyek atau lisensi

Hasil riset ”Pemetaan Kepentingan Bisnis Politik di Daerah” oleh ICW di empat daerah menunjukkan pola yang sama, relasi penguasa dengan kelompok bisnis menjadi fondasi kuat terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

ICW melakukan riset di empat kota, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Muna (Sulawesi Tenggara), dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut peneliti ICW, Ade Irawan, di Jakarta, Selasa (29/3), pemilihan keempat kota ini dilatarbelakangi oleh sektor unggulan setiap daerah.

Donasi dari kelompok bisnis kepada politisi atau penguasa tidak pernah gratis. Konsesinya bisa berupa proyek atau lisensi tertentu,” ujar peneliti ICW, Abdullah Dahlan.
Baca Selengkapnya

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , , , ,

“Desentralisasi” Korupsi Sampai ke Daerah

March 10th, 2011 humas 4 comments

sumber: Laporan Khusus KOMPAS.COM

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?

Sungguh, sesuatu yang tak mudah menjawab itu semua. Namun, jika kita merunut dari pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini, dengan titik berat di kabupaten/kota, yang dimulai tahun 1999, serasa semakin sering saja ada pejabat di daerah, termasuk anggota DPRD, yang digiring ke kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pengadilan karena terjerat kasus korupsi.

Bahkan, selama periode Januari-Juni 2010 saja, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka. Mereka bukan semuanya pejabat, memang, karena ada pula pengusaha dan masyarakat yang terjerat korupsi.

Read more…