I.C.N.I.E.

Mengapa survei pengukuran korupsi di Indonesia diperlukan? Dalam situasi ketidakjelasan arah dan strategi pemberantasan korupsi,  nampaknya kehadiran instrumen pengukuran yang bisa dipertanggung-jawabkan, paling tidak tetap dapat membangunkan kepedulian dan kesadaran kritis kita untuk pencegahan maupun penindakan korupsi.

Setelah dua minggu yang lalu Transparency International meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), dan minggu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil Survei Integritas 2010, hari ini (Jakarta, 9 November 2010), Transparency International-Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan CPI, yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia.

Read more…

Todung Mulya Lubis, Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh dunia. Hari ini kita mengetahui potret korupsi dunia dan potret korupsi Indonesia. Khusus untuk Indonesia skor IPK Indonesia adalah 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

Saya sama sekali tidak heran, malah terkejut Indonesia bisa bertahan dengan 2,8. Dugaan saya skor IPK Indonesia akan turun di bawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir ini. Perseteruan Cicak vs Buaya bukan semata-mata perseteruan antara kepolisian vs KPK, atau individu kepolisian vs individu KPK. Perseteruan Cicak vs Buaya adalah perseteruan antara dua ideologi yaitu anti-korupsi vs pro-korupsi.

Read more…

Korupsi

Corruption is a limp in the walk of human progress. It is not a new phenomenon; it is as old as the history of mankind itself. According to the World Bank corruption is “the single greatest obstacle to economic and social development. It undermines development by distorting the role of law and weakening the institutional foundation on which economic growth depends.”

In this study Ghulam Shabbir and Mumtaz Anwar divided the determinants of corruption in two parts: economic and non-economic determinants. The economic determinants include economic freedom, international integration (globalisation), education level, level of development and income distribution.

In non-economic determinants, we include the socio-political and religious determinants in the form of democracy, press freedom and share of population having affiliation with particular religion. The results indicate that the contribution of economic factors is more conspicuous as compared to non-economic factors in reducing the level of corruption in developing countries.

Download: Determinants of Corruption in Developing Countries

Oleh: Mochammad Jasin

Sejarah Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan getirnya hidup di hotel prodeo.

Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Read more…

Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi di tingkat lokal:

• Faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal?
• Siapa yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan korupsi dan apa saja upaya yang sudah mereka lakukan?
• Faktor apa yang mendukung aktor tersebut dalam mendorong upaya penyelesaian kasus korupsi?

Berbagai pertanyaan tersebut menjadi research questions dalam penelitian Local Government Corruption Study yang dilakukan oleh tim Justice for the Poor Program, Social Development Unit, Bank Dunia di Indonesia.

Dalam penelitiannya, pertanyaan-pertanyaan di atas dirumuskan dalam 3 tujuan penelitian yaitu: i) untuk mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal dalam mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi; ii) untuk mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi dan iii) untuk mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsi di tingkat lokal.

Download dan baca laporannya: Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah

Sumber: http://go.worldbank.org/UBPWA0ZD40