Sumber: kompas.com
Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan mengurus surat izin mengemudi dengan biaya: di atas seratus ribu dan di bawah seratus ribu, sudah pasti opsi kedua yang akan diambil. Masalah apakah yang mengeluarkan SIM itu kepolisian atau pihak lain, bahkan swasta, tidak jadi soal.
Kira-kira seperti itulah salah satu ilustrasi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan di Jerman. ”Ini sekadar contoh bagaimana biaya transaksi itu menjadi isu penting untuk rasionalisasi birokrasi. Biaya transaksi yang lebih murah menjadi salah satu ukuran efektivitas birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika.
Jika biaya transaksi untuk memberdayakan birokrasi lebih besar ketimbang menggunakan institusi privat, pelayanan publik itu bisa ditransfer kepada pihak yang bisa melakukannya dengan lebih efektif.
Baca selengkapnya
Sumber: Rilis Artikel, UGM.ac.id
Rush ... !
Krisis perbankan di Indonesia pada 1998 memberikan alasan untuk dilakukannya penjaminan simpanan guna meredakan: 1). kepanikan deposan dan 2). mengembalikan kepercayaan publik karena kondisi perbankan yang relatif buruk. Namun, penjaminan simpanan ini ditengarai melemahkan peran kontrol publik/deposan dan pemegang saham dalam mengendalikan risiko perbankan.
Penjaminan simpanan dapat memicu para pemegang saham untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat karena kegagalan bank akan menjadi beban pemegang saham minoritas, lembaga penjaminan atau deposan. Di sisi lain, kontrol terhadap risiko perbankan oleh deposan melemah karena simpanannya telah dijamin oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan (LPS).
Demikian dikatakan oleh Taswan, S.E., M.Si., staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Semarang, dalam ujian terbuka program doktor di Auditorium BRI Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Senin (7/2). Pada kesempatan tersebut, Taswan memaparkan disertasi berjudul “Kepemilikan Bank, Kepatuhan Regulasi, dan Disiplin Pasar”.
Read more…
Metro view
?
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo menunjuk Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Fuad Rachmany sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Tjiptardjo. Fuad mendapat tugas untuk memenuhi target penerimaan pajak dan memperbaiki kinerja aparat pajak.
Tugas yang tidak mudah karena memang tantangannya tidak ringan. Persoalan integritas aparat pajak sedang mendapat sorotan tajam menyusul terungkapnya kasus Gayus Tambunan. Bagaimana karyawan Golongan IIIA bisa memiliki simpanan lebih dari Rp 100 miliar, padahal ia baru empat tahun bekerja.
Tidak semua aparat pajak memang bermental buruk dan merugikan negara seperti Gayus. Namun sulit untuk menerima bahwa Gayus bermain sendirian dalam mengatur pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan pengusaha.
Kita tahu bahwa ada 151 perusahaan yang selama ini menggunakan “jasa” Gayus. Kita belum tahu berapa besar potensi kerugian yang dihadapi negara karena pembayaran yang direkayasa oleh Gayus. Yang jelas, Gayus menerima lebih Rp 100 miliar dari “jasa” yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu.
Read more…
Douglas E. Stevens, Florida State University, and Alex Thevaranjan, Syracuse University – School of Management
In agency theory, offering a flat salary contract under unobservable effort creates a moral hazard problem because the agent is motivated to shirk and provide less than a previously agreed-upon level of effort.
We examine a moral solution to this moral hazard problem. In particular, we present a principal-agent model where the agent possesses some level of moral sensitivity that causes him disutility if he provides less than the agreed-upon level of effort. Read more…
Recent Comments