Archive

Posts Tagged ‘NIE’

Policy Relevance of New Institutional Economics?: Assessing Efficiency, Legitimacy and Effectiveness

October 25th, 2013 humas No comments

Oleh: Eva Lieberherr (EPFL)

Policy Relevance ...

Neoclassical economic theory played a central role in the public policy shift from the monopoly paradigm with strong government intervention to the liberalization of utility sectors in the early 1980s (Groenewegen 2005; Geradin 2006; Guthrie 2006). Yet the removal of governmental interferences and the devolvement of public sector activities to private contractors has not produced consistently successful results (Williamson2000; von Weizsacker, Young et al. 2005; Schouten and Pieter van Dijk 2007).

Institutional economists argue that this lack of achievement is in part due to the reliance on neoclassical economic theory, which focused on economic coordination via the price mechanism and production efficiency while ignoring considerations such as rules, behaviors and social norms (Coase 2000; North 2000; Joskow 2008).

Their argument suggests that since lessons learned from new institutional economics (NIE) can provide valuable insights into public policy-making (specifically the process of restructuring), NIE should therefore have more clout in public policy-making (Joskow 2008). NIE is indeed gaining widespread attention in social science literature as it is becoming a more mainstream subject (Joskow 2008). Particularly with respect to liberalization of utility sectors, NIE is increasingly used to analyze modes of economic coordination (Rothenberger and Truffer 2003; Finger, Groenewegen et al. 2005).

Download: Eva Lieberherr, Policy Relevance of New Institutional Economics?: Assessing Efficiency, Legitimacy and Effectiveness

Ekonomi Kelembagaan Baru

October 19th, 2013 humas 2 comments

Sumber: hasyimibnuabbas.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

A.  EKONOMI KELEMBAGAAN
Ekonomi kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar lingkup ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.

Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Sebab, dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari institusi ekonmi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan karena baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya.

Menurut Thorstein Veblen, kelembagaan adalah norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun berproduksi. Dari perspektif sosiologi pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter dan Gunnar Myrdal.

Read more…

Evaluasi Keragaan Implementasi ABK dari Sudut Pandang Ekonomika Kelembagaan Baru

February 10th, 2009 humas 23 comments

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan salah satu komponen dasar dalam strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Bayangkan kondisi yang akan terjadi bila anggaran di Pemda dihabiskan tanpa harus ada kinerja yang dihasilkannya. Bayangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari masyarakat. Bayangkan juga dampak negatifnya bagi para pegawai Pemda, khususnya pada aspek kebermaknaan hidup pegawai.

Banyak analisis yang telah mengungkap keragaan implementasi ABK dalam peningkatan kinerja Pemda. Tetapi, sepanjang yang kita ketahui, analisis difokuskan pada aspek teknis di seputar teknik penganggaran di tingkat SKPD. Analisis dari sudut pandang Ekonomika Kelembagaan masih belum banyak.
Read more…

Categories: Diskusi Tags: , ,