Archive

Posts Tagged ‘Pemda’

Target Baru Money Politics: CSR

May 12th, 2011 humas No comments

Sumber: Meuthia Ganie-Rochman dalam metrotvnews.com, Kamis, 21 April 2011 16:00 WIB

Masyarakat selama ini memahami corporate social responsibility (tanggung jawab perusahaan) sebagai sepenuhnya urusan perusahaan untuk menyumbang ke masyarakat. Banyak kelompok masyarakat, yang dipelopori oleh aktifis lembaga swadaya masyarakat, memandang CSR dengan skeptis, yaitu sebagai alat kosmetik menutupi dampak buruk yang dilakukan perusahaan.

Pandangan negatif terhadap perusahaan mempunyai sejarahnya yang berdampak pada legitimasi perusahaan. Sejak kemerdekaan, perusahaan sering menjadi obyek politik berbagai pihak. Hampir tidak pernah perusahaan digambarkan sebagai organisasi bagian dari masyarakat yang, seperti warga negara individu (citizen), berhak dalam kehidupan publik.

Read more…

Memperbaiki Mekanisme Kawal dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah

April 26th, 2010 humas 12 comments

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Kawal dan Imbang

Kawal dan Imbang

Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila mekanisme kawal dan imbang (checks and balances) diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik berjalan dengan baik.

Ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Konsep pengawalan atau pengendalian (checks) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, di mana unsur legislatif, eksekutif, dan judikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain.

Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (balances) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.

Download: Memperbaiki Mekanisme Kawal dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah

February 19th, 2009 humas 14 comments

Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi di tingkat lokal:

  • Faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal?
  • Siapa yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan korupsi dan apa saja upaya yang sudah mereka lakukan?
  • Faktor apa yang mendukung aktor tersebut dalam mendorong upaya penyelesaian kasus korupsi?

Berbagai pertanyaan tersebut menjadi research questions dalam penelitian Local Government Corruption Study yang dilakukan oleh tim Justice for the Poor Program, Social Development Unit, Bank Dunia di Indonesia.

Dalam penelitiannya, pertanyaan-pertanyaan di atas dirumuskan dalam 3 tujuan penelitian yaitu: i) untuk mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal dalam mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi; ii) untuk mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi dan iii) untuk mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsi di tingkat lokal.

Download dan baca laporannya: Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah

Sumber: http://go.worldbank.org/UBPWA0ZD40

Categories: Artikel Tags: ,