Archive

Posts Tagged ‘Peraturan’

Daerah Tidak Siap Menerima Desentralisasi Secara Utuh

April 28th, 2011 humas 1 comment

Sumber: ugm.ac.id

Dr. Enny Urbaningrum

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan terendah dalam sistim hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski begitu, Perda memiliki arti dan peran strategis dalam rangka memberi isi otonomi daerah.

Pada prinsipnya berbagai ketentuan pengaturan dalam Perda merupakan bentuk pengejawantahaan urusan pemerintahan di daerah.

Sayangnya dalam perkembangan pelaksanaan otonomi luas, keberadaan Peraturan Daerah yang strategis tersebut belum dapat diaktualisasikan sebagaimana mestinya,” papar Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kamis (21/4) saat menempuh ujian terbuka program ilmu hukum UGM.

Dalam desertasi “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah, Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya” diuraikan berbagai peraturan daerah yang diterbitkan sepanjang pelaksanaan otonomi luas tahun 2001, senantiasa menjadi sorotan, sebab implementasi wewenang mengatur daerah dalam Perda belum mencerminkan tujuan diberikannya otonomi secara luas. Sementara penggunaan wewenang daerah mengatur urusan berkorelasi dengan pengaturan pembagian urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Read more…

RUU Perkoperasian Kapitalis

April 25th, 2011 humas No comments

Oleh:Suroto, kompas, 25 April 2011

Terasa aneh, sebuah Rancangan Undang-Undang Perkoperasian disusun dengan substansi yang kapitalistik.

Koperasi Indonesia

Aneh karena koperasi sendiri adalah bentuk perlawanan dari kegagalan sistem kapitalisme dan sistem yang ditengarai menjadi jalan tengah bagi ketegangan tarikan sistem dominasi negara dan sistem fundamentalisme pasar.

Namun, begitulah kenyataan yang ada pada RUU Perkoperasian kita yang sudah diproses lebih dari 10 tahun, kini sedang digodok di DPR, dan ditetapkan dalam agenda legislasi tahun ini.

Kita pahami bahwa koperasi itu adalah organisasi yang berbasis pada orang, bukan asosiasi berbasis pada modal. Justru karena perbedaan ini, koperasi itu diakui dan ada.

Read more…

Optimalisasi Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Sudut Pandang Ekonomi Kelembagaan Baru

June 17th, 2009 humas 3 comments

Apakah yang harus dilakukan, dalam konteks NIE, agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat berperan optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

Di Provinsi Papua, yang karena kekhususannya (sesuai dengan implementasi UU No. 21 tahun 2001 tentang OTSUS) maka terbentuklah suatu institusi atau sebuah lembaga yang merupakan representasi cultural masyarakat asli Papua. Namanya MRP ( Majelis Rakyat Papua) yang tugas dan wewenangnya antara lain :

  1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
  2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
  3. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
  4. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
  5. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten / Kota serta bupati / Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Baca Selengkapnya
Categories: Diskusi Tags: , ,