Archive

Posts Tagged ‘Politik’

Korupsi Politik dan Politik Korupsi

January 7th, 2013 humas 3 comments

Oleh: Eko Prasojo*

"Korupsi Politik dan Politik Korupsi"

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan. Read more…

Categories: Artikel, Diskusi Tags: , ,

Reformasi Kebijakan dan Fragmentasi Politik

February 24th, 2010 humas No comments

Oleh: Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, Januari 2004

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis ekonomi-politik untuk menjelaskan proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Argumen tulisan ini adalah bahwa laju implementasi reformasi kebijakan (dan pemulihan ekonomi) ditentukan pengelolaan fragmentasi atau keberagaman politik yang ada. Dalam rezim otoriter Orde Baru, isu ini tidak relevan dalam implementasi kebijakan. Namun, transisi demokratis menyebabkan isu ini menjadi sangat relevan.

Yang menyebabkan pemulihan menjadi lambat adalah karena fragmentasi yang tiba-tiba mencuat menyulitkan implementasi kebijakan reformasi. Diterimanya IMF sebagai de facto pengawal implementasi kebijakan ekonomi membantu meredam dampak fragmentasi ini, meskipun hanya sebagian dan dalam waktu sementara. Selain itu, komitmen elit politik pada persatuan juga telah membantu proses pemulihan ekonomi, dengan mencegah terjadinya polarisasi yang dapat berakibat buruk bagi pemulihan ekonomi.

Selengkapnya pada: csis.or.id