Archive

Posts Tagged ‘Reformasi’

Hambat Iklim Investasi dan Reformasi Birokrasi, Sepuluh Undang-undang Perlu Direvisi

April 19th, 2011 humas 2 comments

Sumber: http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=3658

Sedikitnya 10 undang-undang berkenaan dengan birokrasi dalam pelayanan investasi perlu direvisi. Keberadaan UU ini dinilai menghambat tumbuhnya iklim investasi di Indonesia. Sepuluh undang-undang yang perlu direvisi tersebut adalah:

  1. Undang-undang perusahaan perseroan terbatas (UUPT),
  2. Undang-undang bidang Gangguan (HO),
  3. UU ordonansi perusahaan,
  4. UU Investasi,
  5. UU Pertanahan,
  6. UU Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan,
  7. UU Pertambangan Mineral dan Batu bara,
  8. UU Ketenagakerjaan,
  9. UU Pasar Modal, dan
  10. UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Drs. Taufiq Effendi, M.B.A., dalam ujian terbuka untuk memperoleh derajat gelar doktor dirinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (15/4). Bertindak selaku promotor Prof. dr. Muchsan, S.H. dan Ko-promotor Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Dihadapan tim penguji yang diketuai Prof. Dr. Marsudi Triamojo, S.H., L.L.M., Taufiq Effendi menyampaikan beberapa alasan kenapa UU ini mendesak untuk direvisi, yaitu:

  1. Sepuluh UU itu bersifat tidak konsisten terhadap politik hukum nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945.
  2. Bersifat sentralistik yang tidak sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
  3. Terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang terlihat dari pasal-pasal yang mengaturnya.

Read more…

Ekonomi Politik Pasca Reformasi

March 7th, 2011 humas No comments

Meuthia Ganie-Rochman, MetroTVnews.com

Meuthia Ganie-Rochman

Ke mana arah ekonomi politik Indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada fokus perhatian pengetahuan apa yang dipandang penting diketahui, dikembangkan, dan diangkat ke publik. Salah satu analisa yang pada masa pemerintahan Soeharto mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik Orde Baru. Buku, artikel, dan seminar banyak dihasilkan dan diselenggarakan untuk memahami bagaimana politik memengaruhi pengalokasian sumber daya melalui kegiatan ekonomi.

Pada masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian. Perhatian publik dan cendekiawan terhisap pada masalah perubahan sistem politik dan tata kelola pembangunan. Mengapa analisa ekonomi politik penting? Pola-pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara –tidak hanya institusi pemerintah melainkan juga institusi dewan perwakilan rakyat – akan memengaruhi struktur dan kegiatan di bidang ekonomi, serta akan menentukan siapa yang mendapat keuntungan dari pola ekonomi tersebut. Dengan demikian, analisa ekonomi politik tidak berhenti pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat bagaimana sumber daya tersebut memengaruhi atau dipengaruhi oleh para pelaku di bidang ekonomi.

Read more…

Categories: Artikel Tags: , , , ,

Indeks Persepsi Korupsi 2010 INDONESIA: Corruption as Usual

November 19th, 2010 humas 1 comment

Todung Mulya Lubis, Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh dunia. Hari ini kita mengetahui potret korupsi dunia dan potret korupsi Indonesia. Khusus untuk Indonesia skor IPK Indonesia adalah 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual.

Saya sama sekali tidak heran, malah terkejut Indonesia bisa bertahan dengan 2,8. Dugaan saya skor IPK Indonesia akan turun di bawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir ini. Perseteruan Cicak vs Buaya bukan semata-mata perseteruan antara kepolisian vs KPK, atau individu kepolisian vs individu KPK. Perseteruan Cicak vs Buaya adalah perseteruan antara dua ideologi yaitu anti-korupsi vs pro-korupsi.

Read more…

Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi

May 13th, 2010 humas 1 comment

Mohamad Ikhsan, LPEM FEUI

M. Ikhsan

Dari tiga negara di Asia yang terkena krisis ekonomi, Indonesia-lah yang tergolong paling lambat mengalami pemulihan ekonominya, meskipun bila dilihat dari trend-nya Indonesia berada dalam track yang sama. Ada beberapa penjelasan yang membuat perekonomian Indonesia bergerak sangat lambat.

Pertama, kehancuran perekonomian yang diperparah dengan hancurnya sektor perbankan. Kedua, kelumpuhan kebijakan moneter dalam menggerakkan kembali permintaan domestik. Fenomena ini juga dialami oleh negara lain, namun karena tingkat kehancuran sektor perbankan di negara lain tidak separah di Indonesia, sehingga perbankan negara di luar Indonesia masih dapat berfungsi dan kebijakan moneter yang berkaitan dengan transmission mechanism masih dapat berjalan walaupun tidak optimal.  Read more…

Categories: Artikel Tags: , ,

Penguatan Demokrasi Lokal

October 3rd, 2009 humas 3 comments

Oleh: Djohermansyah Djohan
Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan saat ini menjabat sebagai Deputi Politik Sekretaris Wakil Presiden RI

Djohermansyah DjohanReformasi Pemerintahan Daerah
Tulisan ini diinspirasi oleh masih bertaburannya masalah dan belum tuntasnya hingga saat ini agenda reformasi desentralisasi dan otonomi daerah kita. Sekalipun para akademisi, politisi dan praktisi pemerintahan kita telah mencurahkan perhatian cukup besar terhadap penataan pemerintahan daerah.

Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehingga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan pemerintahan harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya, dalam perkara pemilihan kepala daerah, pemekaran daerah, dan kinerja DPRD. Read more…